Advertisement
KPK Tak Butuh Dewan Pengawas, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Keberadaan dewan pengawas merupakan salah satu poin kontroversial dalam revisi UU KPK.
Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu memiliki dewan pengawas, sebagaimana yang diusulkan oleh DPR dalam usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Advertisement
"Menurut saya tidak perlu karena KPK sudah memiliki mekanisme pengawasan sendiri," ujar Bivitri saat dihubungi, Sabtu (7/9/2019).
Bivitri mengatakan KPK telah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga mekanisme pra peradilan.
Menurut dia, pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut sudah cukup untuk memantau kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.
"Jadi mekanisme sudah lengkap dan tidak harus selalu lembaga," kata Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.
Lebih lanjut dia mengatakan keberadaan dewan pengawas juga tidak bisa menjamin sebuah lembaga bisa bekerja secara efektif.
"Misalkan Kompolnas, menurut saya itu belum efektif mengawasi polisi. Kemudian Komisi Kejaksaan, itu ada lembaganya tapi tidak efektif juga, jadi hitungannya bukan ada lembaga atau tidak ada lembaganya tapi mekanismenya efektif atau tidak," ujar Bivitri.
Rapat paripurna DPR pada Kamis (5/9/2019) menyetujui usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.
Materi muatan revisi UU KPK tersebut meliputi perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Israel Nyatakan Perbatasan Rafah Masih Ditutup
Pelecehan Seksual di Kereta Api Capai 56 Kasus hingga Oktober 2025
Ribuan Orang Gelar Aksi Tolak Kebijakan Pemerintah di New York
Menko AHY Tekankan Infrastruktur Terintegrasi di Lokasi Transmigrasi
Advertisement
Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo-Gibran
KUR Perumahan Ditarget Terserap Rp1 Triliun di Jember
Ribuan Ikan di Aceh Jaya Mati Bikin Geger Warga
Seorang Terapis Spa Usia Anak Tewas di Jaksel, Ini Respons KemenPPPA
Prabowo Sebut Jumlah Kasus Keracunan Menu MBG Masih Batas Wajar
Advertisement
Abaikan Gencatan Senjata, Pasukan Israel Tetap Serang Warga Gaza
KSPI Soroti PHK dan Korupsi Selama Satu Tahun Pemerintahan Prabowo
Kejagung Sita Rumah Mewah Milik Riza Chalid
Pabrik Bahan Peledak di Rusia Meledak, Sedikitnya Tiga Orang Tewas
Prabowo Tegaskan Program MBG Berhasil Meski Ada Kasus Keracunan
Advertisement
Kasasi Kasus Pembunuhan Ditolak, Anggota TNI AL Wajib Bayar Rp576 Juta
Berita Pilihan
Advertisement
Ada Promo! Harga Tiket Masuk Kids Fun Lebih Murah Sepanjang Oktober
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- 20 Persen Pendapatan Kopdes Merah Putih Akan Masuk APBDes
- Jelang Hari Santri, Pesantren di Jogja Kompak Reresik Lingkungan
- BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Perdamaian
- Komisi D DPRD Jogja Kawal Penanganan Keracunan MBG
- Rayakan Dies Natalis ke-26,PKBM Mandiri Bantul Gelar Kirab Budaya
- Aktivitas Tambang di Grigak Kulonprogo Ancam Permukiman Warga
- BNN Bongkar Rumah Produksi Sabu di Apartemen Tangerang
Advertisement
Advertisement
