Advertisement
Kepala Daerah Kena OTT KPK, Nasdem malah Salahkan Efektivitas Pencegahan Korupsi
Wartawan mengambil gambar pintu samping ruangan kantor sementara Bupati Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Bappeda Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (3/9/2019) dini hari. KPK melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua orang pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim dan satu orang pengusaha. - ANTARA FOTO/Azwar Anas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Politikus Partai Nasdem mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap dua kepala daerah baru-baru ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap bupati karena operasi tangkap tangan atau OTT. Terbaru, Bupati Muara Enim Ahmad Yani terjaring terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum setempat.
Advertisement
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G. Plate mengatakan bahwa seringnya kepala daerah terjerat korupsi karena individunya tidak benar. Ini perlu diperbaiki dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Menurut kita, manajemen untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi harus dilakukan dengan benar caranya,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
BACA JUGA
Johnny menjelaskan bahwa OTT masih banyak menggambarkan belum habis korupsi di Indonesia. Ini berarti upaya pencegahan belum efektif.
“Masih kurangnya pencegahan menggambarkan memang sistem pencegahan korupsi kita belum betul,” jelasnya.
Johnny menuturkan bahwa demi mengatasi ini perlu ada hal-hal yang fundamental. Pencegahan korupsi jangan hanya jadi slogan, tapi konsisten dalam sikap.
“Kalau Nasdem langkah strategisnya tanpa mahar. Tapi bukan satu-satunya itu orang tidak korupsi. Orang bisa saja korupsi kalau dia serakah. Makanya seleksi calon harus dilakukan dengan betul,” ucapnya.
Pada Juli lalu, KPK juga menjaring Bupati Kudus H.M. Tamzil yang diduga terlibat dalam transaksi suap yang berhubungan dengan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Jika Tak Tertangkap, Bupati Cilacap Berpotensi Memeras Lagi
UEA Larang Rekam Dampak Serangan Militer, Pelanggar Terancam Penjara
Libur Nyepi-Lebaran 2026, Pemerintah Terapkan Skema WFA
AS: Cabang Ikhwanul Muslimin di 3 Negara Ini Jadi Organisasi Teroris
Advertisement
Stok Pencegat Rudal Israel Menipis
Konflik AS, Israel, Iran Ancam Infrastruktur AI Global
Target Pemerasan Rp750 Juta, Bupati Cilacap Kantongi Rp610 Juta
KPK Ungkap Permintaan Rp515 Juta untuk THR Forkopimda di Cilacap
Dubai Kini Sepi di Tengah Ketegangan Kawasan
Advertisement
Iran Beralih ke BeiDou China, Tinggalkan Sistem GPS AS
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tidak Ditutup saat Konflik
Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS Dinilai Ancaman Demokrasi
Kapolri Imbau Pemudik Lebaran 2026 Jangan Memaksakan Berkendara
Korupsi Dana Hibah Pariwisata, Tuntutan Sri Purnomo Dipersoalkan
Advertisement
Trump: Konflik AS-Iran Berlanjut Selama Masih Diperlukan
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 15 Maret
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Campak Bantul Naik 17 Kasus, Banguntapan Tertinggi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
- Arus Kendaraan ke Puncak Bogor Masih Lancar H-7 Lebaran 2026
- Arus Pantura Cirebon Mulai Naik H-7 Lebaran, Lalu Lintas Lancar
- Jalur Tol Fungsional Jogja-Solo dan Bawen Disiapkan Saat Lebaran
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Siapkan Mitigasi Krisis Ekonomi
Advertisement
Advertisement
