Apindo Dukung Peran DSI Awasi Ekspor, Asal Tak Tambah Beban Usaha
Apindo menilai DSI dapat memperkuat pengawasan ekspor dan menekan praktik under invoicing tanpa menambah beban administratif pelaku usaha.
Gedung KPK. /Antarafoto
Harianjogja.com, JAKARTA - Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap distribusi gula, Direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PTPN III Dolly Pulungan, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"DPU [Dolly Pulungan] menyerahkan diri ke KPK dini hari tadi," ujar Jubir KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Rabu (4/9/2019).
Hingga kini, Dolly masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
Sementara itu, pemberi suap yakni Pieko Nyotosetiadi pemilik PT Fajar Mulia Transindo hingga kini belum ditangkap oleh KPK yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kementerian BUMN menanggapi hal tersebut tidak menoleransi tindakan Dirut PTPN III Dolly Pulungan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa malam (3/9/2019) atas dugaan korupsi distribusi gula tahun 2019.
"Secara normatif kami pasti menghormati proses hukum yang akan berjalan dan sesuai peraturan. Kami akan memberhentikan (Dirut PTPN III) setelah berkonsultasi dengan bagian legal kami," kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro.
Menurut Wahyu, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi mendetil terkait kasus OTT Dirut PTPN III Dolly Pulungan dari KPK maupun direksi lain di perusahaan perkebunan itu.
"Secara langsung belum mendapat info secara jelas dan langsung dari Direksi PTPN III. Namun kami tetap menghormati proses hukumnya," ujar Wahyu.
Untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) kali ini, KPK baru berhasil mengamankan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.
Dalam suap distribusi gula, Dolly meminta bantuan Kadek untuk menerima suap sebesar 345 ribu dolar Singapura dari Pieko Nyoto Setiadi (PNS) pemilik PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula.
"Uang senilai 345 ribu dolar Singapura diduga merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III [Persero]," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Apindo menilai DSI dapat memperkuat pengawasan ekspor dan menekan praktik under invoicing tanpa menambah beban administratif pelaku usaha.
Libur sekolah picu lonjakan penumpang kereta di Jogja hingga 54 ribu, naik 21 persen dari hari biasa.
"Desa Kranggan luar biasa majunya. Ini yang terus kita potret. Kita tadi ajak sebagian kepala dinas kita untuk melihat langsung bagaimana desa ini berkembang"
OJK cabut izin BPR Ceper Klaten. LPS jamin simpanan nasabah dan proses likuidasi hingga Oktober 2026.
Target Panda Bond Indonesia berpotensi naik di atas USD 1 miliar seiring tingginya minat investor China.
Anggaran droping air Gunungkidul dipangkas jadi Rp346,5 juta, distribusi turun. BPBD siaga hadapi kemarau panjang.