Advertisement
Indonesia Maju Pencalonan Dewan HAM PBB. Apa Manfaatnya?
Ilustrasi HAM. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 dapat menjadi momentum untuk menguatkan lembaga penegakan HAM di dalam negeri, salah satunya Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Penguatan Komnas HAM, menurut Beka, dapat dilakukan dengan menjadikan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM yang dibuat lembaga itu bersifat mengikat dan dimungkinkan punya konsekuensi hukum.
Advertisement
Pasalnya sejauh ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM hanya berujung pada rekomendasi yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Misalnya kasus Nduga saja, Komnas HAM telah memberi rekomendasi pada Februari 2019, tetapi direspon dengan rapat koordinasi yang seadanya dan tindak lanjutnya minim," kata Beka, Selasa (30/7/2019).
BACA JUGA
Selain penguatan wewenang, Beka juga mengusulkan agar anggaran untuk Komnas HAM diperbesar.
Alasannya, menurut dia, anggaran untuk operasional Komnas HAM masih cukup minim jika dibandingkan dengan biaya untuk menyelidiki laporan pelanggaran HAM yang cukup rumit.
Penguatan lembaga HAM merupakan salah satu misi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam pencalonannya sebagai Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Dalam misinya yang disiarkan melalui laman Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia berkomitmen memajukan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi HAM nasional dan kelompok masyarakat sipil.
Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 bersama negara lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
UU Baru Akhiri Krisis Shutdown Terpanjang di AS
LMKN Diusulkan Dibiayai Negara untuk Perkuat Transparansi
DPR Bentuk Panja Awasi Air Minum dalam Kemasan
Kasus CSR BI-OJK, Dua Tenaga Ahli DPR Diperiksa KPK
Advertisement
BGN Tegaskan Tak Ada Masalah Gaji SPPI Kelompok III
Polisi Gadungan Buat ID Palsu di Pramuka, Kini Dibekuk
Bandara Ahmad Yani Buka Penerbangan Langsung ke Singapura
Kasus DJKA, KPK Panggil Pengusaha Billy Haryanto Lagi
BGN Janjikan Gaji SPPI Kelompok III Cair Pekan Ini
Advertisement
Kasus Perundungan SMP Blora, Jumlah Pelajar Diperiksa Bertambah
12 Ribu Lowongan Dibuka di Jakarta Job Festival 2025
MK Tegaskan Polisi Aktif Harus Mundur Saat Jadi Pejabat Sipil
Dwi Ariyanto Asal Boyolali Hilang, Terakhir ke Pasar Burung
KPAI Soroti Dai Cium Anak, Bisa Masuk Pelanggaran Hukum
Advertisement
Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo dan dr Tifa Diperiksa Polisi
Berita Pilihan
Advertisement
25 PKBM di Gunungkidul Berperan Dongkrak IPM Daerah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Starting XI Persiba Balikpapan vs PSS Sleman: Cleberson Comeback
- Apple Dikabarkan Ubah Desain Belakang iPhone 18 Pro Jadi Lebih Rata
- Persipura Hajar Persipal 3-0, Naik ke Peringkat Kedua
- 20 Prajurit Turki Tewas, Pesawat C-130 Jatuh di Georgia
- Ahmad Luthfi Dorong Perempuan Jateng Mandiri Lewat Kecamatan Berdaya
- MPA Gugat Meta Hentikan Penggunaan Rating PG-13 di Instagram
- Hungaria Catat Rekor Redenominasi Terbesar, Hapus 29 Nol Sekaligus
Advertisement
Advertisement
