Advertisement
Indonesia Maju Pencalonan Dewan HAM PBB. Apa Manfaatnya?
Ilustrasi HAM. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 dapat menjadi momentum untuk menguatkan lembaga penegakan HAM di dalam negeri, salah satunya Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Penguatan Komnas HAM, menurut Beka, dapat dilakukan dengan menjadikan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM yang dibuat lembaga itu bersifat mengikat dan dimungkinkan punya konsekuensi hukum.
Advertisement
Pasalnya sejauh ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM hanya berujung pada rekomendasi yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Misalnya kasus Nduga saja, Komnas HAM telah memberi rekomendasi pada Februari 2019, tetapi direspon dengan rapat koordinasi yang seadanya dan tindak lanjutnya minim," kata Beka, Selasa (30/7/2019).
BACA JUGA
Selain penguatan wewenang, Beka juga mengusulkan agar anggaran untuk Komnas HAM diperbesar.
Alasannya, menurut dia, anggaran untuk operasional Komnas HAM masih cukup minim jika dibandingkan dengan biaya untuk menyelidiki laporan pelanggaran HAM yang cukup rumit.
Penguatan lembaga HAM merupakan salah satu misi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam pencalonannya sebagai Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Dalam misinya yang disiarkan melalui laman Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia berkomitmen memajukan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi HAM nasional dan kelompok masyarakat sipil.
Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 bersama negara lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menkomdigi Minta Operator Pulihkan BTS Terdampak Bencana
Bencana Alam Meningkat, KLH Minta Daerah Percepat Penyusunan RPPLH
SE Soal Status Gus Yahya Disahkan, PBNU Ungkap Sabotase
11 Tewas Saat Kereta Tabrak Pekerja di Yunnan, China
Advertisement
MK Tolak Uji Materi: Rakyat Tak Bisa Recall Anggota DPR
Mendag Minta Daerah Awasi Harga Sembako Jelang Natal dan Tahun Baru
Trump Blokir Afrika Selatan dari G20 2026
Mantan Presiden Peru Martn Vizcarra Divonis 14 Tahun Penjara
Tumbler Hilang di KRL, Warganet Desak Rekrut Lagi Petugas yang Dipecat
Advertisement
44 Tewas dalam Kebakaran Mematikan di Hong Kong
Empat Tersangka Baru Kasus Perampokan Permata Louvre Diciduk
Presiden Nigeria Tetapkan Darurat Keamanan Nasional
Kudeta Gagalkan Pemilu, Guinea-Bissau Kembali Dilanda Krisis Politik
Kebakaran Hebat Hong Kong: 36 Tewas, 279 Masih Hilang
Advertisement
Pemerintah Siapkan Mudik Gratis Nataru, Kuota Diperbesar
Berita Pilihan
Advertisement
BNNP DIY Telusuri Pabrik Narkoba yang Diduga Beroperasi di Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Data Keluarga Jateng Terbaik, Taj Yasin Terima Penghargaan
- Menteri LH: Kasus Longsor TPA Cipeucang Masuk Tahap Penyidikan
- Starting Lineup Timnas Putri Indonesia dan Timnas Putri Nepal
- Penurunan Berat Drastis Bisa Jadi Tanda Diet Keliru
- Arsenal vs Bayern: The Gunners Unggul dalam Prediksi Skor
- PB XIV Kukuhkan Struktur Baru Keraton Solo, Resmi Berlaku 2025-2030
- Prediksi Skor Atletico vs Inter: Los Rojiblancos Dijagokan Menang
Advertisement
Advertisement
