Advertisement
Indonesia Maju Pencalonan Dewan HAM PBB. Apa Manfaatnya?
Ilustrasi HAM. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 dapat menjadi momentum untuk menguatkan lembaga penegakan HAM di dalam negeri, salah satunya Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Penguatan Komnas HAM, menurut Beka, dapat dilakukan dengan menjadikan rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM yang dibuat lembaga itu bersifat mengikat dan dimungkinkan punya konsekuensi hukum.
Advertisement
Pasalnya sejauh ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM hanya berujung pada rekomendasi yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Misalnya kasus Nduga saja, Komnas HAM telah memberi rekomendasi pada Februari 2019, tetapi direspon dengan rapat koordinasi yang seadanya dan tindak lanjutnya minim," kata Beka, Selasa (30/7/2019).
BACA JUGA
Selain penguatan wewenang, Beka juga mengusulkan agar anggaran untuk Komnas HAM diperbesar.
Alasannya, menurut dia, anggaran untuk operasional Komnas HAM masih cukup minim jika dibandingkan dengan biaya untuk menyelidiki laporan pelanggaran HAM yang cukup rumit.
Penguatan lembaga HAM merupakan salah satu misi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam pencalonannya sebagai Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Dalam misinya yang disiarkan melalui laman Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia berkomitmen memajukan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi HAM nasional dan kelompok masyarakat sipil.
Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 bersama negara lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mensos dan Menhub Teken MoU di Jogja, Ini Isinya
Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
Prabowo Sebut Tidak Ada Kendali Jokowi atas Kebijakannya
Operasi Zebra Digelar Jelang Libur Nataru 2025
Advertisement
Topan Kalmaegi Tewaskan 114 Orang, Filipina Tetapkan Bencana Nasional
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Dilecehkan Saat Blusukan
Trump Marah Besar Usai Partai Republik Kalah di Pilkada AS
Ghazala Hashmi, Wakil Gubernur Muslim Pertama di Virginia
Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Advertisement
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
Putin: Rusia Kembangkan Rudal Nuklir Hipersonik Baru
Geledah Rumah Gubernur Riau, KPK Sita Rp800 Juta
Prakiraan BMKG: Waspada Hujan Lebat di Sejumlah Kota Besar
Advertisement
Tekan Kecelakaan dengan Ekosistem Keselamatan Berbasis Teknologi
Berita Pilihan
- Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
- Korban Tewas Akibat Serangan RSF di Sudan Capai 43 Orang
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Pesawat Kargo UPS yang Meledak Angkut Bahan Bakar dan Paket Besar
Advertisement
Ruang Oven Kayu Pabrik Furnitur di Bantul Terbakar, Kerugian Rp80 Juta
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Real Madrid Dinilai Kurang Mengancam Saat Kalah dari Liverpool
- Tarakan Diguncang Gempa Bumi Dangkal Magnitudo 4,8 Malam Ini
- Kopi Hitam dan Yogurt Tawar Lebih Baik untuk Diet, Ini Alasannya
- Daftar Empat Gubernur Riau yang Ditahan KPK, Termasuk Abdul Wahid
- Influenza Tipe A Muncul di Jogja, Dinkes Imbau Masyarakat Waspada
- Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Bikin Panik Warga Tarakan
- Ekonomi DIY Q-III 2025 Tumbuh 5,40 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa
Advertisement
Advertisement
