Advertisement
Polisi Ancam Pidanakan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo - Bisnis.com/Ayub
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Polri mengancam akan mempidanakan salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang telah menuding tiga anggota Polri tidak layak mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2013.
Ketiga anggota Polri yang dinilai tidak layak itu adalah Wakabareskrim Irjen Pol Antam Novambar, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Pol Dharma Pengrekun.
Advertisement
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyarankan agar para pihak itu menyampaikan pendapat disertai dengan barang bukti, sehingga tidak menjadi fitnah dan berpotensi dipidanakan.
Menurut Dedi, jika ketiga anggota Polri tersebut tidak terlibat dalam perkara intimidasi pegawai KPK seperti yang dituduhkan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, maka pihak yang dituduh bisa melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum.
BACA JUGA
"Kalau ternyata yang disampaikan itu tidak terbukti, yang bersangkutan punya hak konstitusional untuk melaporkan hal tersebut. Jangan menyebarkan fitnah dan berita bohong yang mendiskreditkan," katanya, Senin (29/7/2019).
Dedi menilai tiga anggota Polri tersebut merupakan anggota terbaik dari Korps Bhayangkara yang telah lolos seleksi internal di Kepolisian untuk jadi calon pimpinan KPK 2019-2023.
Menurutnya, selain ada penyaringan rekam jejak yang dilakukan tim panitia seleksi calon pimpinan KPK, ada juga tahapan menerima masukan dari masyarakat terhadap para calon pimpinan KPK dari Polri itu.
"Toh nanti juga ada tahapan uji publik, di mana masyarakat memberikan masukan dengan fakta dan data yang akurat kepada Pansel terkait rekam jejak para calon," katanya.
Dedi menyarankan agar Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi lebih berhati-hati dalam menilai para calon pimpinan KPK tersebut. Pasalnya, jika ada salah satu calon yang tidak terima difitnah, maka korban bisa mempidanakan hal tersebut dengan cara melapor kepada penegak hukum.
"Analisa dari pansel itu kan transparan. Semuanya akan dibuka hasilnya. Jadi lebih berhati-hatilah jika menuduh," ujarnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mempersoalkan tiga perwira tinggi Polri yang lolos dan tengah menjalani tes psikologi yang digelar tim Panitia Seleksi pada hari Minggu (28/7/2019).
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Kurnia Ramadhana, mengatakan ketiga figur itu memiliki dugaan rekam jejak negatif terkait dengan kinerjanya di KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- IAEA Kecam Serangan Dekat PLTN Iran, Peringatkan Risiko Nuklir
- Serangan AS-Israel Tewaskan 5 Tentara Iran di Ardabil
- Hari Terakhir Pendaftaran! Cek Link Rekrutmen TPM P3TGAI 2026 Kemen PU
- Gempa M5,7 Guncang Tenggara Tuapejat, Tak Berpotensi Tsunami
- Indonesia Soroti Insiden Berulang di Lebanon, Minta PBB Bertindak
Advertisement
TKA SMP Digelar 8-9 April, Disdik Gunungkidul Jamin Kesiapan
Advertisement
Mekar Hanya Beberapa Hari, Bunga Bangkai di Palupuh Diserbu Turis
Advertisement
Berita Populer
- Event Jogja April: Malam Ini, Guyon Waton dan NDX di Kridosono
- Viral Meteor Langit di Lampung, Ini Fakta Sebenarnya
- Sultan HB X Minta Pengusutan Gugurnya Tiga Prajurit TNI
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Minggu 5 April 2026
- Lengkap! Jadwal Misa Paskah 2026 di Jogja, Sleman dan Bantul
- Tiket Pesawat Dibatalkan? Begini Cara Refund Uangnya
- Korban Luka di UEA Tembus 217, WN Rusia Ikut Terdampak
Advertisement
Advertisement







