KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meggunakan hak suaranya di TPS 02, Jakarta, Rabu (17/4/2019). /ANTARA FOTO-Galih Pradipta]
Harianjogja.com, JAKARTA- Eks Cawapres Sandiaga Uno memberi sinyal untuk tidak merapat ke koalisi pemerintah.
Sandiaga menanggapi pernyataaan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang meminta porsi 55:45 sebagai syarat rekonsiliasi antara Presiden terpilih Jokowi dengan eks Capres Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019 lalu.
Terkait permintaan Amien Rais, Sandiaga meminta agar Jokowi tidak perlu menambah partai politik dalam koalisi partai pendukungnya. Menurutnya, tidak ada yang salah kalau menjadi bagian dari oposisi. Pasalnya, bukan hanya memberikan masukan namun tetap bisa membantu masyarakat tanpa harus melalui pemerintah.
"Saya sampaikan bahwa posisi mengingatkan mitra yang konstruktif di luar pemerintah itu sangat bermartabat," kata Sandiaga saat ditemui di Masjid At-Taqwa, Komplek PIK, Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur, Jumat (26/7/2019).
Selain itu, Sandiaga juga berpendapat kalau partai koalisi pengusung Jokowi - Maruf Amin berjumlah tidak sedikit. Karena itu, ketimbang memikirkan masuknya partai baru dalam koalisi, Sandiaga mengharapkan Jokowi untuk lebih fokus kepada pembentukan kabinet dengan koalisi yang sudah ada.
"Pemerintah sekarang koalisinya pak Jokowi udah banyak sekali anggotanya apalagi kalau ditambah dengan hasil dari rekonsiliasi ini, ini pandangan pribadi saya biarkan pak Jokowi fokus untuk membentuk kabinetnya," ujarnya.
Sandiaga sendiri mengaku tetap berada di posisi yang sama dengan kondisi Pemilihan Presiden 2019 yakni sebagai kubu oposisi. Menurutnya, mencairkan suasana panas pada Pilpres 2019 bukan berarti seluruh pihak kemudian menyatu dengan pemerintah. Akan tetapi tetap bekerja dengan menjaga keseimbangan negara.
"Berbeda tapi tidak perlu bermusuhan sehingga akan terjadi check dan balance," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Warmindo di Mlati Sleman terbakar diduga akibat kebocoran gas yang memicu ledakan. Tiga karyawan mengalami luka bakar.
Kelurahan Keparakan membagikan telur omega dan susu kepada anak berisiko stunting melalui program PMT pada September 2026.
Kekeringan Kulonprogo meluas ke tujuh kapanewon. BPBD telah menyalurkan 1,8 juta liter air dan memperpanjang siaga darurat hingga 31 Desember.
Kustomfest 2026 di Jogja hadir 10-11 Oktober dengan charity riding, dukungan pendidikan anak, musik, kuliner, dan tema High Octane.
KNMP Poncosari Bantul didorong menjadi pusat kegiatan nelayan dan pengembangan hasil perikanan dengan fasilitas cold storage dan pabrik es.