Advertisement
PKS: Partai Koalisi Tak Suka Gerindra Gabung Pemerintah, Takut Jatah Kursi Berkurang

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Gerindra dinilai tidak akan mudah diterima di koalisi pemerintah seandainya jadi bergabung.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meragukan langkah Partai Gerindra gabung ke barisan partai pendukung Jokowi - Maruf Amin di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Pasalnya, tidak mudah bagi Gerindra untuk diterima oleh partai di KIK.
Advertisement
Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsy menyebut kehadiran Gerindra akan menjadi ancaman sendiri bagi para parati pendukung Jokowi lantaran khawatir jatah perolehan kursi dapat berkurang dengan masuknya partai yang diketuai Prabowo Subianto.
"Selanjutnya yang perlu dipahami apapun jadinya Gerindra merapat ke koalisi akan ada yang merasa kurang nyaman pasti. Takut enggak kebagian nanti gara-gara Gerindra masuk, nanti kurang (jatahnya). Ada yang takut kurang porsi ya kan," ujar Alhabsy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Alhabsy menuturkan, salah satu parpol yang ketakutan jatah kursi menterinya berkurang adalah PKB.
"Apalagi nanti kalau PKB kurang. Jadi takut menurunkan solidaritas," sambung Aboe Bakar.
Meski demikian Alhabsy menyebut keputusan Gerindra gabung koalisi maupun memilih tetap menjadi oposisi bukan lagi urusan PKS dan partai eks pendukung Prabowo-Sandi lainnya yang sempat tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Sebenarnya di BPN sudah selesai, selesai 28 Juni lalu dibubarkan. Jadi sudah enggak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing," kata Aboe Bakar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement