Menyadap Ponsel Presiden Prabowo, Listyo Sigit Cs Terancam 10 Tahun Penjara
Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal ponsel Prabowo. Mereka terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019)./Suara.com-Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Gerindra dinilai tidak akan mudah diterima di koalisi pemerintah seandainya jadi bergabung.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meragukan langkah Partai Gerindra gabung ke barisan partai pendukung Jokowi - Maruf Amin di Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Pasalnya, tidak mudah bagi Gerindra untuk diterima oleh partai di KIK.
Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsy menyebut kehadiran Gerindra akan menjadi ancaman sendiri bagi para parati pendukung Jokowi lantaran khawatir jatah perolehan kursi dapat berkurang dengan masuknya partai yang diketuai Prabowo Subianto.
"Selanjutnya yang perlu dipahami apapun jadinya Gerindra merapat ke koalisi akan ada yang merasa kurang nyaman pasti. Takut enggak kebagian nanti gara-gara Gerindra masuk, nanti kurang (jatahnya). Ada yang takut kurang porsi ya kan," ujar Alhabsy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Alhabsy menuturkan, salah satu parpol yang ketakutan jatah kursi menterinya berkurang adalah PKB.
"Apalagi nanti kalau PKB kurang. Jadi takut menurunkan solidaritas," sambung Aboe Bakar.
Meski demikian Alhabsy menyebut keputusan Gerindra gabung koalisi maupun memilih tetap menjadi oposisi bukan lagi urusan PKS dan partai eks pendukung Prabowo-Sandi lainnya yang sempat tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Sebenarnya di BPN sudah selesai, selesai 28 Juni lalu dibubarkan. Jadi sudah enggak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing," kata Aboe Bakar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Bareskrim menetapkan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal ponsel Prabowo. Mereka terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.
Yusril menjelaskan MPR akan memilih wakil presiden baru maksimal 60 hari setelah menerima surat Presiden jika Gibran mundur.
Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman divonis lima tahun penjara dan denda Rp250 juta dalam kasus pemerasan uang THR.
DPRD DIY mendesak perbaikan Jalan Tempel-Klangon yang rusak berbulan-bulan akibat aktivitas kendaraan proyek tol dan mengganggu mobilitas warga.
Margono Djojohadikusumo ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ia berperan penting dalam pendirian BNI dan sejarah perbankan Indonesia.
Forum Kebangsaan dan sejumlah tokoh DIY menyampaikan tuntutan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.