Advertisement
Tersandera Aturan Presidential Threshold, Muhammadiyah Ungkap Kemunculan Parpol Minta Jatah Menteri
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fenomena parpol minta jatah menteri direspons Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas menilai, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang secara terang-terangan meminta jabatan menteri karena dampak adanya sistem presidential threshold atau ambang batas pencalonan Pilpres yang harus memiliki 20 persen total kursi di parlemen.
Advertisement
"Ya sejak awal sudah tersandera, enggak bisa enggak. Kalau enggak, ganti sistemnya, makanya ke depan sistem presidential threshold itu harus dihapus. Sistem 20 persen tuh harus dihapus biar masing-masing partai bisa maju, mengajukan calon presidennya sendiri," kata Yunahar kepada Okezone, Rabu (10/7/2019).
Menurut dia, semakin banyak calon yang maju dalam Pilpres akan berdampak positif kepada Presiden terpilih. Pasalnya, koalisi setiap calon yang akan maju di Pilpres tak akan gendut seperti sekarang.
BACA JUGA
"Mau 5 calon, 10 calon, silakan. Nah nanti kalau begitu, ada partai yang calonnya menang, dia bisa mandiri. Sekarang keroyokan, menang, tidak bisa, setelah menang, ini hak presiden, enggak bisa. Itu sudah risiko sistem yang kita anut. Kalau tidak mau gitu ya ubah sistemnya," paparnya.
Yunahar menjelaskan, Muhammadiyah mendorong agar adanya perubahan sistem presidential dengan tidak menggunakan ambang batas dalam pencalonan Pilpres pada 2024.
"Biarkan masing-masing partai mencalonkan presiden sendiri-sendiri, enggak usah dibatasi 20 persen, 15 persen. Kalau mereka masuk ke parlemen, sekarang parlemen threshold kan 4 persen," ujar dia.
"Yang masuk parlemen, berapa pun, mereka mengajukan calon presiden, silakan, biar masyarakat yang menilai. Semakin banyak calonnya, semakin bagus untuk kaderisasi," tambah Yunahar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga RAM Diprediksi Melonjak 2026 Akibat Ledakan AI
Pemprov Lampung Serahkan Kasus OTT Bupati Lamteng ke Aparat
600 Artefak Museum Bristol Dicuri, Polisi Minta Bantuan Publik
Prabowo-MBS Bahas Kelanjutan Pembangunan Kampung Haji
Advertisement
Pemerintah Siapkan Sistem Data Baru untuk Tepatkan Bansos
Gakkum Segel 11 Entitas Diduga Rusak Hutan Sumatra
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN Kalibaru Terancam Pasal Kelalaian
Transformasi Haji Diperketat, Praktik Rente Dihapus Total
Jasa Marga Beri Diskon Tol 20 Persen untuk Libur Nataru 2025
Advertisement
Bentrokan Thailand-Kamboja Tewaskan 16 Orang, Pengungsi Membengkak
Gus Yahya: Muktamar Bisa Dipercepat Asal Syarat Terpenuhi
Komnas HAM: Pemulihan Pascabencana Jadi Kewajiban Negara
BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir Usai Insiden SDN Kalibaru
Matel Tewas Dikeroyok di Depan TMP Kalibata
Advertisement
Pemerintah Hitung Rp51 Triliun untuk Pulihkan Sumatera
Berita Pilihan
- Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Dikendarai Sopir Pengganti
- AS Ganti Font Lagi: Rubio Kembalikan Times New Roman, Tolak Calibri
- Tragedi Adamawa: 9 Perempuan Tewas Saat Aksi Damai di Nigeria
- Kuota 33 Ribu, Menhub Imbau Warga Daftar Mudik Gratis Nataru
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo, Kamis 11 Desember 2025
- Jadwal SIM Keliling Gunungkidul, Kamis 11 Desember 2025
- AS Wajibkan Wisatawan Bebas Visa Serahkan Riwayat Medsos
- Jadwal DAMRI ke Bandara YIA, Kamis 11 Desember 2025
- Kemenangan Persib Dongkrak Liga Indonesia ke Posisi 18 Asia
- Rekayasa Lalin Nataru, DishubPolres Bantul Matangkan Pengamanan
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo, Kamis 11 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
