Advertisement
Tersandera Aturan Presidential Threshold, Muhammadiyah Ungkap Kemunculan Parpol Minta Jatah Menteri
ILustrasi lelang jabatan - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fenomena parpol minta jatah menteri direspons Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas menilai, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf yang secara terang-terangan meminta jabatan menteri karena dampak adanya sistem presidential threshold atau ambang batas pencalonan Pilpres yang harus memiliki 20 persen total kursi di parlemen.
Advertisement
"Ya sejak awal sudah tersandera, enggak bisa enggak. Kalau enggak, ganti sistemnya, makanya ke depan sistem presidential threshold itu harus dihapus. Sistem 20 persen tuh harus dihapus biar masing-masing partai bisa maju, mengajukan calon presidennya sendiri," kata Yunahar kepada Okezone, Rabu (10/7/2019).
Menurut dia, semakin banyak calon yang maju dalam Pilpres akan berdampak positif kepada Presiden terpilih. Pasalnya, koalisi setiap calon yang akan maju di Pilpres tak akan gendut seperti sekarang.
BACA JUGA
"Mau 5 calon, 10 calon, silakan. Nah nanti kalau begitu, ada partai yang calonnya menang, dia bisa mandiri. Sekarang keroyokan, menang, tidak bisa, setelah menang, ini hak presiden, enggak bisa. Itu sudah risiko sistem yang kita anut. Kalau tidak mau gitu ya ubah sistemnya," paparnya.
Yunahar menjelaskan, Muhammadiyah mendorong agar adanya perubahan sistem presidential dengan tidak menggunakan ambang batas dalam pencalonan Pilpres pada 2024.
"Biarkan masing-masing partai mencalonkan presiden sendiri-sendiri, enggak usah dibatasi 20 persen, 15 persen. Kalau mereka masuk ke parlemen, sekarang parlemen threshold kan 4 persen," ujar dia.
"Yang masuk parlemen, berapa pun, mereka mengajukan calon presiden, silakan, biar masyarakat yang menilai. Semakin banyak calonnya, semakin bagus untuk kaderisasi," tambah Yunahar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perbedaan UMP, UMK, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Kemenhub: Truk Sumbu Tiga Dilarang Masuk Tol Selama Libur Nataru
Libur Nataru, Kemenhub Minta Penumpang Ikut Cek Bus Laik Jalan
Jamaah Sekumpul Diminta Tak Terobos Banjir di Martapura
Advertisement
Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Berlaku, ASEAN Awasi Situasi
Gunung Karangetang Alami Lonjakan Gempa, Status Masih Waspada
Aktivitas Gempa Tangkuban Parahu Naik, Badan Geologi Imbau Waspada
Buruh KSPI Jadwalkan Demo 2 Hari Tolak UMP 2026 DKI dan Jabar
Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Rusia Minta AS Menahan Diri di Tengah Risiko Konflik Nuklir
Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi Labuan Bajo hingga Akhir 2025
10 Jembatan Bailey Pulihkan Akses Wilayah Pascabencana
Hujan Lebat, Bandara Ngurah Rai Atur Pendaratan Pesawat
Advertisement
Badai Salju Batalkan 1.300 Lebih Penerbangan di AS
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Nataru 2025-2026, Korlantas Larang Truk Sumbu Tiga Masuk Tol
- Waspada, BMKG Prakirakan Hujan Dominasi Cuaca Indonesia Sabtu Ini
- Kemendikdasmen Salurkan Rp32 Miliar untuk PTK Terdampak Bencana
- Gempa M5,6 Guncang Pantai Selatan Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
- Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp73.950 per Kg, Telur Rp33.450
- Libur Nataru, Jasa Foto Busana Jawa di Malioboro Diserbu Wisatawan
- Liga Arab dan GCC Kecam Israel Akui Somaliland Merdeka
Advertisement
Advertisement
