Advertisement
Jika Masa Jabatan Presiden 7 Tahun 1 Periode, Ini Konsekuensi yang Harus Dilalui
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencetuskan wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi 1 periode dengan 7 tahun masa jabatan.
Menurut mereka, calon petahana terlampau sulit dikalahkan, sebab memiliki sumber daya lebih dan berpotensi lebih banyak melakukan kecurangan.
Menanggapi wacana ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan, Senin (17/6/2019), bahwa setiap sistem pasti memiliki tantangan tersendiri.
"Saya kira sulit, ya. Karena bagaimana pun, tidak mudah untuk mengubah UUD. Tapi semuanya selalu melahirkan tantangan. Kalau satu periode, walaupun bisa memecah incumbency effect, tapi biasanya diikuti oleh politik kekerabatan. Itu yang terjadi di Filipina," ujar Titi.
Seperti diketahui, Filipina menerapkan sistem pemilu presiden 6 tahun sekali, dengan batasan seorang presiden terpilih hanya bisa menjabat selama satu periode. Sementara, pemilu calon wakil presiden berlangsung terpisah, dengan batasan wakil presiden terpilih bisa menjabat dua periode.
Menurut Titi, harus ada pengawasan ekstra kepada pemerintahan apabila suatu negara memberlakukan sistem semacam ini.
Advertisement
Sebab, masa bakti yang panjang bisa membuat pejabat terkait membangun dinasti politik, bisnis, bahkan kepentingan pribadi lain dengan lebih leluasa. Kemudian lepas tanggung jawab seusai menjabat.
"Jadi kalau menurut saya, apapun sistemnya, yang penting hal-hal paling mendasar dalam demokrasi mesti ditunaikan dahulu. Yaitu penegakkan hukum dan pendidikan politik terhadap warga. Kalau sistemnya baik, tapi warganya masih suka politik uang, sama saja," ungkapnya.
Senada dengan Titi, Peneliti Politik LIPI Aisah Putri Budiarti juga menitikberatkan bahwa pemilu merupakan bentuk pengawasan dari masyarakat.
"Masa 5 tahun cukup ideal sebagai periode pemerintahan. Di mana jika presiden atau wapres mengecewakan, maka mereka tidak dipilih kembali sebagai bentuk punishment dari publik, dan jika memang mampu bekerja baik, maka dipilih kembali sebagai reward dan juga kepercayaan publik," ungkapnya kepada Bisnis.
Terlebih, menurut Putri, alasan bahwa petahana sulit dikalahkan sudah tidak relevan. Buktinya, Susilo Bambang Yudhoyono dapat mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang posisinya petahana pada Pemilu 2004.
"Jika diubah dengan usulan 1 periode 7 tahun, maka kontrol publik dalam demokrasi tadi dihilangkan. Jika hal ini dihilangkan, maka kontrol hanya melalui jalur politik di parlemen, dan ini tidak cukup," jelasnya.
"Apalagi, kita tahu partai politik saat ini masih lekat dengan sifat oportunistik. Tanpa kontrol kuat dari publik, maka tirani pemerintahan lebih berpeluang muncul," tutup Putri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Top 7 News Harian Jogja Online, Jumat 4 Mei 2024, Update Tol Jogja YIA Hingga Daftar Bank Bangkrut
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
Advertisement
Advertisement