Advertisement
TKN Sebut Tak Pernah Minta Agum Bicara Soal SBY yang Merapat ke 02
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Tidak ada perintah dari Tim Kampanye Nasional (TKN) ke Agum Gumelar terkait pernyataan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu yang mempertanyakan keberpihakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada capres Prabowo. Demikian disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.
Agum sebelumnya mempertanyakan mengapa SBY yang merupakan salah satu orang yang menandatangi surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto, kini mendukung capres nomor urut 02 itu.
Advertisement
"TKN tidak pernah meminta-meminta kepada Pak Agum untuk bicara soal itu lagi, tidak pernah, karena memang Pak Agum bukan bagian juga dari TKN," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (14/3/2019).
Menurut Arsul, apa yang disampaikan Agum itu lebih merupakan ungkapan dari kepedulian warga negara sebagai hak yang dimiliki. "Ya, tentu itu kan hak sepenuhnya Pak Agum Gumelar," ujarnya.
BACA JUGA
Sebagai mantan Danjen Kopassus, Arsul mengatakan, apa yang diucapkan Agum itu pastinya sesuai pengetahuan dirinya pada saat itu. "Tapi tentu Pak Agum memang sebagainya mantan petinggi TNI, ABRI begitu yang tahu tentang fakta dan kemudian mengingatkan kembali, saya kira Pak Agum bukan pertama kali bicara ini, mengingatkan kembali itu ya hak yang wajar sajalah," ujarnya.
Sebelumnya, Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik SBY dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni’am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3/2019).
Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP). DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus kala itu.
"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan, walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sabtu Berdarah di Balochistan Pakistan, 33 Orang Tewas Oleh Separatis
Iran Pamer Basis Rudal Bawah Laut di Selat Hormuz
Prabowo Instruksikan Reformasi Pasar Modal Berjalan di Masa Transisi
Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium, Kemenkes Beri Dukungan Penuh
Advertisement
Serangan Udara Israel Tewaskan 31 Orang di Gaza Jelang Rafah Dibuka
Lonjakan WNI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Percepat Pemulangan
3.248 Huntara Rampung, Satgas Pacu Rehabilitasi Aceh Jelang Ramadhan
Pemerintah Dorong Reformasi Royalti Digital, Menkum Soroti Peran LMKN
KPK Selidiki Dugaan Perusakan Bukti Kasus Kuota Haji 2024
Advertisement
Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Saham Gorengan di Pasar Modal
Hari Kedelapan Pencarian, Korban Longsor Bandung Barat Bertambah 10
AS Jatuhkan Sanksi Baru ke Iran, Komandan IRGC Ikut Disasar
Tiket Kereta Lebaran 2026 Mulai Dibuka, KAI Ingatkan Antisipasi Lonjak
Rusia Kecam Tarif AS ke Kuba, Disebut Upaya Pencekikan Ekonomi
Advertisement
Diskusi Terbatas, Ahmad Bahar Ungkap Gagasan di Buku Terbarunya
Berita Pilihan
Advertisement
Ganti Rugi Tanah JJLS Garongan-Congot Ditargetkan Tuntas 2027-2028
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Banjir Pantura Subang Sepekan Tak Surut, Warga di Kolong Jembatan
- Investasi di Piyungan Bantul Tak Seimbang, Ini Penjelasannya
- LP Maarif NU Gelar Porsemanu 2026 Sleman Libatkan 2.300 Siswa
- Longsor Bandung Barat, 64 Kantong Jenazah Dievakuasi
- Park Shin-hye Tumbang saat Syuting The Manager
- Play-off Liga Champions Dimulai Februari, Ini Daftar Duelnya
- Nama Jokowi Dikaitkan Kasus Haji, Ini Responsnya
Advertisement
Advertisement
