Advertisement
Tak Ingin Ambil Pusing, TKN Serahkan Urusan Demo ke Aparat
Demonstran menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Unjuk rasa dilakukan pascpengumuman penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Seakan tak ingin ambil pusing, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menyerahkan urusan terkait demo jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada aparat penegak hukum.
"Persoalan demo-demo kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Direktur Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan dihubungi di Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Irfan yang juga merupakan Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf untuk persidangan di MK menyampaikan keyakinannya bahwa aparat penegak hukum mampu mengawal demo untuk berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.
"Sepanjang tertib, kita hormati, tapi kalau menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum harus ditindak," kata dia.
Dia menekankan aparat tidak boleh kalah terhadap seseorang atau kelompok yang memiliki niat jahat dan tidak baik terhadap Negara.
Dia juga meyakini bahwa demo tidak akan mempengaruhi Majelis Hakim MK dalam mengambil putusan atas sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.
"Di awal persidangan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK telah menegaskan tidak takut dengan adanya intervensi atau tekanan-tekanan dari manapun. Itu sudah kita ketahui," jelasnya.
Berdasarkan pantauan, Rabu, sejumlah massa mulai melakukan aksi di dekat gedung MK menjelang sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres yang rencananya akan digelar Kamis (27/6/2019).
Sejak Senin (24/6/2019) Majelis Hakim telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas putusan yang akan diambil.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT KPK di Jakarta
Pelni Beri Diskon 20 Persen Tiket Nataru, Ini Syaratnya
BNPB Bantah Isu Penimbunan Bantuan di Aceh
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
Advertisement
2.500 Desa Belum Terkoneksi Jadi Prioritas Digital 2026
100 Ribu Warga Kamboja Mengungsi Akibat Konflik Perbatasan
Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
Malaysia Tegaskan Satu Warganya Masih Hilang dalam Bencana di Sumatera
Komisi V Desak BMKG Perkuat Peringatan Dini Bencana ke Desa
Advertisement
Imbas Viral, Kementan Klarifikasi Harga Beras Bantuan Sumatera
Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
Korban Gempa M 7,5 di Jepang Bertambah
Service Center Modena Jogja Resmi Dibuka
Alasan PBNU Sebut Rapat Pleno di Hotel Sultan Tidak Sah
Advertisement
TNI AL Bangun Jembatan Darurat untuk Korban Banjir Sumbar
Berita Pilihan
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
- Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
Advertisement
Delapan Keluarga Sompok Masih Mengungsi Akibat Gerakan Tanah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- UGM Teken MoU dengan PT TID Tingkatkan Kompetensi Lulusan SV
- Sleman Benahi PJU, 8.236 Titik Masih Jadi PR 2025
- Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Polisi Periksa Pemilik Ruko
- TNI AD Jalan Kaki Tembus Longsor Salurkan Logistik Sumut
- Danang Maharsa Pimpin PDIP Sleman dengan Empat Agenda
- Lama Tinggal Wisatawan di Bantul Turun Sepanjang 2025
- BNPB Targetkan Jalur Darat Aceh Pulih Pekan Ini Pascabencana
Advertisement
Advertisement
