Advertisement
Tak Ingin Ambil Pusing, TKN Serahkan Urusan Demo ke Aparat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Seakan tak ingin ambil pusing, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menyerahkan urusan terkait demo jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada aparat penegak hukum.
"Persoalan demo-demo kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Direktur Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan dihubungi di Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Irfan yang juga merupakan Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf untuk persidangan di MK menyampaikan keyakinannya bahwa aparat penegak hukum mampu mengawal demo untuk berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.
"Sepanjang tertib, kita hormati, tapi kalau menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum harus ditindak," kata dia.
Dia menekankan aparat tidak boleh kalah terhadap seseorang atau kelompok yang memiliki niat jahat dan tidak baik terhadap Negara.
Dia juga meyakini bahwa demo tidak akan mempengaruhi Majelis Hakim MK dalam mengambil putusan atas sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.
"Di awal persidangan Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK telah menegaskan tidak takut dengan adanya intervensi atau tekanan-tekanan dari manapun. Itu sudah kita ketahui," jelasnya.
Berdasarkan pantauan, Rabu, sejumlah massa mulai melakukan aksi di dekat gedung MK menjelang sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres yang rencananya akan digelar Kamis (27/6/2019).
Sejak Senin (24/6/2019) Majelis Hakim telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim untuk membahas putusan yang akan diambil.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Presiden AS Donald Trump Cari Cara untuk Pecat Ketua The Fed Jerome Powell
- Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek Saat Libur Panjang Paskah 2025
- Demi Redam Ancaman Tarif Trump, Indonesia Hendak Beli Alutsista dari AS?
- Kebakaran Landa 12 Rumah di Gambir, Satu Orang Luka Bakar
- Guru Ngaji di Pondok Pesantren Tulungagung Ditangkap Polisi, Diduga Cabul kepada Santri
Advertisement

Jaringan Nasional Indonesia Dideklarasikan di Jogja, Siap Mengawal Kebijakan Pemerintah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kebakaran Landa 12 Rumah di Gambir, Satu Orang Luka Bakar
- Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026, Salah Satunya Lewat Sekolah Rakyat
- BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM untuk Ahli Waris Rois di Kalurahan Sriharjo Bantul
- DPR Janji Pembahasan RKUHAP Dilakukan Transparan
- Batas Waktu Pelunasan Biaya Haji Diperpanjang hingga 25 April 2025
- Warga Rempang yang Mau Relokasi Tanjung Banon Terus Bertambah, BP Batam Percepat Pembangunan Hunian
- Pakar Hukum UI Nilai LaNyalla Jadi "Target" KPK, Ini Alasannya
Advertisement