Usaha Jasa Pengiriman Terancam Bangkrut Karena Mahalnya Tarif Tol dan Kargo

Ilustrasi jalan tol. - JIBI/Nicolous Irawan
09 Februari 2019 08:17 WIB Kusnul Isti Qomah News Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Program Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur tol untuk mempermudah distribusi logistik dengan harapan harga semakin murah justru realisasinya tak semanis rencana. Mahalnya tarif tol dan biaya kargo naik semakin dikeluhkan sejumlah pengusaha yang harus menggunakan jasa tol dan kargo. Pengusaha pun harus rela mendapat laba yang lebih sedikit agar tidak membebani masyarakat dengan penyesuaian tarif.

Branch Manager JNE Yogyakarta Adi Subagyo mengungkapkan pihaknya merasa berat menerima kenyataan bahwa tarif kargo naik. Pasalnya, hal itu akan memengaruhi pengeluaran yang digunakan untuk menentukan tarif pada pelanggan. "Dan kalau hal itu terus-menerus terjadi, maka kami akan mengalami defisit atau kerugian yang akan ditanggung entah sampai kapan apabila tidak melakukan penyesuaian tarif," ujar dia, Kamis (7/2/2019).

Ia menyebutkan di sisi lain, jika melakukan penyesuaian tarif, pelanggan akan terbebani dan pihaknya tidak menginginkan hal tersebut. Untuk saat ini pengiriman premium dari JNE tetap dilakukan melalui jalur udara. "Kalau masih memungkinkan merekayasa moda transportasi akan pakai jalur darat. Namun, kalau tidak mungkin lagi pakai jalur darat ya mau enggak mau pakai udara," jelas dia.

Adi mengatakan sampai saat ini JNE Yogyakarta belum melakukan penyesuaian tarif untuk pengiriman di DIY ke seluruh Indonesia. Namun, ia tidak mengetahui bisa mempertahankan sampai kapan karena harus mengikuti instruksi dari pusat.

Untuk pengiriman melalui darat misalnya ke daerah yang jauh dan ada jalan tol, JNE memiliki kebijakan untuk selalu melewati jalan tol. Pasalnya hal itu berhubungan dengan Service Level Agreement (SLA). Tarif jalan tol pun tidak murah. Ia mencontohkan untuk perjalanan dari Jogja menuju Surabaya, biaya yang dikeluarkan untuk membayar tol hampir Rp900.000 hingga Rp1 juta.

Pihaknya tidak ingin melalui jalur memutar karena mengejar standar SLA  yang selalu dijaga. "JNE berhitung dengan koneksi yang ada di kota transit dan kota tujuan. Misalnya sampai sana enggak perlu pakai tol, tetapi apakah sampai sana barang bisa langsung dikirimkan," ujar dia.

Ia mengakui belum ada pengaruh penurunan pengiriman dan justu ada kenaikan meski sedikit. Hal itu karena JNE Yogyakarta belum menerapkan penyesuaian tarif.

Sebagai Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) DIY Adi berharap agar pemerintah turun tangan terutama berkenaan dengan tarif kargo dan tarif tol. Menurutnya, pemerintah diharapkan bisa mewujudkan rencana membuat biaya logistik murah.

"Harapannya ini bisa direalisasikan, tetapi faktanya, sebagai pelaku di jasa pengiriman kamu belum mendapatkan manfaat," ujarnya.

Kondisi saat ini dinilai bertentangan dengan tujuan pemerintah membuat biaya logistik murah. Jika tarif kargo tetap tinggi dan tol mahal, belum lagi jika ada pungutan liar di jalan, maka tujuan membuat logistik murah akan sulit tercapai. "Imbasnya pada kebutuhan masyarakat akan tinggi. Pasalnya komponen menentukan harga HPP [harga pokok penjualan] salah satunya harga logistik," jelas dia.

Hal senada diungkapkan pelaku usaha mebel Endro Wardoyo. Menurutnya jika kondisi tol yang mahal tidak segera diatasi, ia khawatir akan berpengaruh pada biaya trucking kargo. Jika kenaikan biaya trucking masih di bawah Rp500.000 pengusaha masih bisa menahan tidak menaikkan harga barang. Namun, jika biaya di atas Rp500.000, tidak menutup kemungkinan ada kenaikan tarif.

"Untuk kargo udara belum terpangaruh  karena kami kalau ekspor lewat jalur laut melalui pelabuhan di Semarang. Paling ya terasa kalau mengirim sampel barang atau barang pameran menggunakan pesawat. Semoga pemerintah segera mengambil tindakan," ujar pria yang juga sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) ini.