Pemerintah Palestina di Bawah PM Rami Hamdallah Ajukan Pengunduran Diri pada Presiden Abbas
Presiden Palestina Mahmoud Abbas - Reuters 
Harianjogja.com, PALESTINA- Kabinet Palestina mengeluarkan pernyataan bahwa Pemerintah Palestina ke-17 di bawah Perdana Menteri Rami Hamdallah pada Selasa (29/1/2019) mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Mahmoud Abbas.
Setelah pertemuan mingguannya yang diselenggarakan di Ramallah, Tepi Barat, katanya, pemerintah menyatakan akan terus melayani masyarakat Palestina di mana pun mereka berada dan memikul semua tanggung jawabnya sampai pemerintah baru terbentuk.
BACA JUGA :
Perdana Menteri Rami Hamdallah menyampaikan penghargaannya dan penghargaan kepada anggota Kabinetnya atas kepercayaan dan dukungan Presiden serta pemimpin Palestina buat pemerintahnya selama masa kerjanya. Pernyataan tersebut dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa (29/1/2019) malam.
Perdana Menteri mendoakan keberhasilan bagi konsultasi untuk membentuk pemerintah baru sesegera mungkin, dan menekankan bahwa keberhasilan setiap pemerintah dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya menuntut kepercayaan rakyat Palestina pada pemerintah mereka dan dukungan tulus semua faksi dan kekuatan nasional serta semua lapisan masyarakat Palestina agar pemerintah bisa mengatasi kesulitan.
Pernyataan itu juga menyebutkan dukungan itu juga memberi pemerintah kekuatan tekad untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan aspirasi nasional rakyat kita dalam mengakhiri perpecahan, mewujudkan perujukan nasional, memperkuat landasan semua lembaga Negara Palestina, mewujudkan hak nasional sah kita dalam mengakhiri pendudukan, memperoleh kemerdekaan nasional dan mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan sepenuhnya bermartabat di perbatasan 1967 di Tepi Barat Sungai Jordan, Jalur Gaza dan Al-Qyds (Jerusalem) sebagai ibu kotanya.
Hamdallah, 60, pertama kali memangku jabatan perdana menteri pada 6 Juli 2013. Pemerintahnya mengalami dua perubahan sampai dinyatakan sebagai Pemerintah Perujukan Nasional pada 2 Juni 2014, dengan misi mengakhiri perpecahan dan mewujudkan perujukan.
Sumber : Antara
