Advertisement
Wapres Anggap Utang Itu Wajar, Yang Penting Tepat Cicilannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa utang merupakan hal yang wajar dilakukan negara berkembang seperti Indonesia. Menurutnya negara berkembang belum memiliki penerimaan besar untuk percepatan pembangunan.
"Saya katakan bahwa suatu negara untuk berkembang lebih cepat harus membangun masa depannya, yang tentu belum ada penerimaannya. Jadi artinya berutang, di negara-negara apa saja begitu," kata Wapres JK kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Advertisement
Dia mencontohkan Amerika Serikat berutang dalam bentuk mencetak uang, serta Jepang yang berutang pada lembaga keuangan atau lembaga pensiun di negaranya. "Di negara-negara apa saja, Jepang bersaing utang ke lembaga pensiun atau lembaga apa di negaranya, Amerika berutang dengan cara mencetak uang," katanya.
Kondisi di Indonesia, lanjut JK, memang belum seperti Jepang yang memiliki lembaga pengelola keuangan untuk digunakan modal pembangunan. Namun, Pemerintah saat ini mulai merintis lembaga-lembaga serupa yang keuntungannya bisa digunakan untuk investasi.
"Kita [Indonesia] tentu tidak banyak [punya lembaga pinjaman], ada juga lembaga-lembaga kita tetapi tidak besar seperti BPJS kita itu, kan bisa dipakai untuk penanaman modal dan sebagainya," katanya.
Kendati masih terus mengakses utang, Indonesia selalu tepat waktu untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. JK mengatakan selama pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah selalu membayar utang kepada negara dan lembaga asing dengan tepat waktu, sehingga kondisi tersebut tidak mengkhawatirkan untuk saat ini.
Wapres menjelaskan utang pemerintah selama ini sebagian besar digunakan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terjadi sejak masa pemerintahan sebelumnya.
"Defisit itu selalu ada, defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting, yang penting ialah dapat dibayar atau tidak. Dan pengalaman kita sejak pemerintahan Pak Harto, Ibu Mega, Pak Gus Dur, itu semua bisa dibayar utang-utang yang ada itu," katanya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah hingga akhir Desember 2018 mencapai 29,98% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp4.418,3 triliun. Realisasi total utang pemerintah Rp4.418,3 triliun itu berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp3.612,69 triliun dan pinjaman Rp805,62 triliun.
Sebelumnya, Calon Presiden Prabowo Subianto menuding Menteri Keuangan era Jokowi-JK, Sri Mulyani sebagai pemimpin sebuah lembaga pencetak utang bagi Indonesia. Prabowo menilai kebijakan Pemerintah saat ini terlalu longgar dalam meminjam uang kepada negara dan lembaga asing sehingga dianggap membebani kas negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement