Advertisement
Di Tiongkok, Warga Bakal Dilarang Selenggarakan Pernikahan Mewah

Advertisement
Harianjogja.com, BEIJING - Pemerintahh Tiongkok berencana membuat aturan terkait penyelenggaraan pernikahan warganya. Mereka telah menyerukan diakhirinya upacara pernikahan yang mewah seiring dengan peningkatan kampanye pemerintah terhadap pameran kekayaan dan kemewahan.
Kementerian urusan sipil Tiongkok mengatakan pernikahan harus "mengintegrasikan nilai-nilai inti sosialis dan budaya tradisional Tiongkok" dan menghindari apa pun yang mewah. Pada konferensi tentang reformasi pernikahan yang digelar akhir pekan lalu, para pejabat menekankan perlunya memasukkan "Pemikiran Xi Jinping," ideologi politik presiden Tiongkok, ke dalam pernikahan dan perencanaan pernikahan.
Advertisement
Kementerian akan meminta pemerintah setempat untuk membuat aturan "etiket pernikahan", mengikuti contoh satu wilayah Tiongkok yang sudah membatasi tamu hingga 200 dan tidak mengizinkan hadiah senilai lebih dari 60.000 yuan (sekira Rp125 juta), juga secara eksplisit melarang hadiah rumah dan mobil.
Pernikahan telah lama menawarkan kesempatan bagi orang Tiongkok untuk memamerkan kekayaan mereka dalam budaya di mana "menyelamatkan muka" adalah hal yang sangat penting. Semakin mewah pernikahan, semakin mahal hadiah yang harus diberikan.
Kritik Pemerintah Tiongkok terhadap fenomena ini bertepatan dengan rilisnya film Crazy Rich Asian, sebuah komedi romantis dengan aktor dan aktris Asia di mana pasangan menghabiskan USD40 juta (sekira Rp571 milliar) dalam pernikahan mereka. Begitu mewahnya adegan pernikahan film tersebut, beberapa orang berspekulasi mungkin tidak akan pernah bisa melewati sensor Partai Komunis.
Para kritikus China menyasar materialisme yang dipelihatkan dalam film itu. mereka melihat Crazy Ricah Asian sebagai film yang "kelihatannya seperti film tentang orang Asia, tetapi semangatnya adalah orang Amerika.”
Diwartakan Stuff, Selasa (4/12/2018), pihak berwenang baru-baru ini mengambil tindakan keras yang bertujuan mengurangi "harga pengantin," yang semakin meningkat di Tiongkok sejak empat dekade terakhir. "Kebijakan satu anak" yang diterapkan Tiongkok telah menyebabkan sedikitnya jumlah perempuan di negara itu.
Tahun lalu, Dengzhou, sebuah kota di provinsi Henan, membatasi biaya untuk pengantin perempuan sebesar 30.000 yuan (sekira Rp62 juta).
"Pembalikkan mahar" ini biasanya termasuk biaya pernikahan yang mahal dan pembayaran tunai untuk pengantin dan keluarganya. Nilainya meningkat secara signifikan di daerah pedesaan di mana ketidakseimbangan gender lebih besar daripada di kota-kota.
Pihak berwenang juga prihatin bahwa tradisi menjahili mempelai pria dan wanita awalnya dianggap untuk mengusir roh jahat menjadi tidak terkendali. Seorang pria ditabrak mobil pekan lalu ketika dia mencoba melarikan diri dari perploncoan sebelum pernikahan yang membuatnya terikat dan dipukuli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
Advertisement

DPRD Jogja Bakal Temui Gusti Mangkubumi, Cari Solusi Terkait Sengketa KAI dan Warga Sekitar Stasiun Lempuyangan
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
- Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
- Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
Advertisement