Digaji Rp300.000 Per Bulan, Tenaga Honorer Ini Terpaksa Buka Tambal Ban

Harianjogja.com, KLATEN – Seribuan tenaga honorer kategori II (K2) mulai berjalan dari halaman Masjid Raya Klaten hingga Pemkab Klaten, Selasa (25/9) pagi. Beragam spanduk hingga poster bertuliskan unek-unek mereka usung sepanjang jalan.

Di antara mereka, ada salah satu honorer K2 bernama Waluyo, 48, yang mengusung poster cukup unik. Kertas tanggalan ia susun hingga membentuk poster panjang yang dipasang pada gagang mikrofon. Kertas itu berisi percakapan dengan sejumlah murid kelas V SDN 1 Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Klaten. Percakapan itu mengobrolkan status Waluyo yang hingga kini masih sebagai honorer K2.

“Tulisan ini murni hasil percakapan saya dengan murid sekitar tiga hari lalu. Kemudian saya tuliskan kembali dengan harapan bisa terbaca pemerintah agar memperhatikan nasib kami,” tutur Waluyo saat ditemui di sela-sela aksi.

Waluyo mulai mengajar sejak 1992 setelah ia lulus dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Kabupaten Sleman, DIY pada 1991. Ijazah S1 baru ia dapatkan setelah lulus kuliah di Universitas Terbuka (UT) pada 2012 lalu. Awalnya bapak dua anak itu mengajar di SDN 3 Kemalang dan mulai 2001 ia mengajar di SDN 1 Kendalsari. Kini, pria itu menjadi guru kelas V SDN 1 Kendalsari.

Usaha untuk menjadi PNS sudah dilakukan dengan mengikuti seleksi CPNS termasuk saat ia mengikuti seleksi CPNS jalur khusus K2 formasi 2013 dan 2014 lalu. Namun, nasib menjadi PNS belum berpihak kepada warga Dukuh/Desa Kemalang, Kecamatan Kemalang itu. “Saya sudah enam kali ikut seleksi. Namun memang belum nasibnya,” urai dia.

Soal gaji, selama ini ia hanya mendapat honor Rp300.000/bulan dan setelah dipotong pajak menjadi Rp285.000/bulan. Honor itu berasal dari sekolah. Namun, delapan bulan terakhir honornya belum cair.

Honor itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya apalagi dua anaknya kini masih duduk di bangku SMP. Lantaran hal itu, ia mengandalkan pendapatan dari sumber lain yakni menjadi tukang tambal ban seusai mengajar.

“Kalau laku ya dapat uang kalau tidak ya tidak dapat. Biasanya saya buka mulai pukul 15.00 WIB setelah pulang mengajar,” tutur Waluyo.

Ia hanya berharap aspirasi para honorer K2 bisa diakomodir pemerintah. Selain itu, tuntutan mereka menjadi PNS bisa terkabulkan setelah bertahun-tahun menjadi honorer.

Tenaga honorer lainnya, Sriyati, 55, sudah menjadi guru honorer K2 sejak 22 tahun lalu di salah satu SD negeri wilayah Kecamatan Juwiring. Sama halnya dengan Waluyo, honor yang diterima ibu tiga anak dan dua cucu itu minim yakni Rp200.000/bulan. Selama ini, ia mencukupi kebutuhan hidup dengan berjualan baju seusai mengajar.

Sriyati hanya berharap bisa menikmati menjadi PNS meski batas pensiun guru PNS pada usia 60 tahun. “Tidak apa-apa meski hanya lima tahun menjadi PNS tetapi tujuan kami sejak awal bisa berhasil,” tutur dia.

Keluhan-keluhan soal nasib honorer K2 juga diutarakan saat audiensi di ruang B2 Setda Klaten. Tak hanya honor minim, para K2 juga kerap memegang peran vital di sekolah seperti tugas operator merekap administrasi sekolah yang bersumber dari beragam bantuan salah satunya dana BOS.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Sri Nugroho, mengakui selama ini para honorer K2 kerap mendapat tugas tambahan menjadi operator serta menangani dana BOS. Nugroho menuturkan selama ini sekolah-sekolah di Kabupaten Bersinar cukup terbantu keberadaan para guru honorer.

Kekurangan guru kelas untuk SD dan SMP di Klaten mencapai 3.500an orang. Kekosongan itu diisi para guru tidak tetap (GTT). Sementara, jumlah total siswa ada 17.000 orang yang tersebar di 706 SD dan 65 SMP.

Soal ancaman honorer K2 yang mogok kerja selama tuntutan mereka menjadi PNS tak dipenuhi, Nugroho meyakini hal itu tak bakal terjadi. “Saya yakin tidak terjadi mogok kerja. Saya yakin teman-teman [honorer K2] bisa menyikapi dengan baik,” katanya.

Sumber : Solopos