Advertisement
KURIKULUM POLITIK PEREMPUAN : Jadi Acuan Organisasi dan Partai

Advertisement
Kurikulum politik perempuan yang tengah digodog diharapkan dapat menjadi acuan organisasi khusus perempuan dan partai politik.
Harianjogja.com, JOGJA-Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY tengah menyusun draf kurikulum pendidikan politik bagi perempuan. Kurikulum tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik dan dunia politik.
Advertisement
Draf kurikulum politik perempuan disusun oleh tim yang terdiri dari BPPM DIY, akademisi, organisasi perempuan, perwakilan partai politik.
"Draf kurikulum politik perempuan ini masih terus kita sempurnakan terutama pada poin pengarusutamaan gender, kepemimpinan perempuan, dan kondisi politik Indonesia," kata Kepala BPPM DIY Kristiana Swasti, saat dihubungi seusai Ekspos Kurikulum Pendidikan Politik bagi Perempuan 2015-2019, Selasa (3/2/2015)
Kristiana mengakui partisipasi perempuan di DIY dalam politik masih rendah. Salah satu indikasinya anggota DPRD DIY periode 2014-2019 hanya ada enam orang
perempuan. Jumlah itu menurun dari periode sebelumnya yang berjumlah 12 orang.
Selain itu, lanjut Kristiana, jumlah perempuan di eksekutif mau pun di lembaga yudikatif masih sedikit dan belum banyak menduduki posisi strategis. Banyak perempuan belum memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Sasaran kurikulum politik perempuan ini nantinya adalah perempuan desa mau pun kota yang berusia 18-50 tahun, tingkat pendidikan minimal SMP, perempuan yang aktif dalam organisasi sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik, dan memiliki minat dalam organisasi politik dan kepemimpinan.
"Sebagai kurikulum pendidikan politik bagi perempuan untuk pemula, pemberian materi diselenggarakan selama berturut-turut 3-4 hari," ucap Kristiana.
Ia juga menyarankan kurikulum politik perempuan 2015-2019 ini bisa menjadi acuan organisasi-organisasi yang konsen dengan perempuan,
"Termasuk bisa menjadi acuan partai politik," tandas Kristiana.
Terpisah, aktivis perempuan asal Gunungkidul Dwi Rusdjiati Agnes mengapresiasi penyusunan kurikulum pendidikan politik bagi perempuan. Namun, menurut dia harus disesuaikan dengan kebutuhan kondisi saat ini.
Agnes menilai kuantitas keterwakilan perempuan dalam dunia politik bisa penting dan juga bisa tidak penting.
"Yang dibutuhkan adalah perempuan progresif yang punya pola pikir untuk kesrjahteraan perempuan," tegas aktivis yang saat ini aktif di LSM Aliansi Bhineka Tunggal
Ika (ABTI)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
Advertisement

Plengkung Gading Jogja Masih Ditutup untuk Renovasi, Ini Penampakan Terbarunya
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
- Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
- Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
Advertisement