Advertisement
KURIKULUM POLITIK PEREMPUAN : Jadi Acuan Organisasi dan Partai

Advertisement
Kurikulum politik perempuan yang tengah digodog diharapkan dapat menjadi acuan organisasi khusus perempuan dan partai politik.
Harianjogja.com, JOGJA-Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY tengah menyusun draf kurikulum pendidikan politik bagi perempuan. Kurikulum tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik dan dunia politik.
Advertisement
Draf kurikulum politik perempuan disusun oleh tim yang terdiri dari BPPM DIY, akademisi, organisasi perempuan, perwakilan partai politik.
"Draf kurikulum politik perempuan ini masih terus kita sempurnakan terutama pada poin pengarusutamaan gender, kepemimpinan perempuan, dan kondisi politik Indonesia," kata Kepala BPPM DIY Kristiana Swasti, saat dihubungi seusai Ekspos Kurikulum Pendidikan Politik bagi Perempuan 2015-2019, Selasa (3/2/2015)
Kristiana mengakui partisipasi perempuan di DIY dalam politik masih rendah. Salah satu indikasinya anggota DPRD DIY periode 2014-2019 hanya ada enam orang
perempuan. Jumlah itu menurun dari periode sebelumnya yang berjumlah 12 orang.
Selain itu, lanjut Kristiana, jumlah perempuan di eksekutif mau pun di lembaga yudikatif masih sedikit dan belum banyak menduduki posisi strategis. Banyak perempuan belum memahami akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Sasaran kurikulum politik perempuan ini nantinya adalah perempuan desa mau pun kota yang berusia 18-50 tahun, tingkat pendidikan minimal SMP, perempuan yang aktif dalam organisasi sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik, dan memiliki minat dalam organisasi politik dan kepemimpinan.
"Sebagai kurikulum pendidikan politik bagi perempuan untuk pemula, pemberian materi diselenggarakan selama berturut-turut 3-4 hari," ucap Kristiana.
Ia juga menyarankan kurikulum politik perempuan 2015-2019 ini bisa menjadi acuan organisasi-organisasi yang konsen dengan perempuan,
"Termasuk bisa menjadi acuan partai politik," tandas Kristiana.
Terpisah, aktivis perempuan asal Gunungkidul Dwi Rusdjiati Agnes mengapresiasi penyusunan kurikulum pendidikan politik bagi perempuan. Namun, menurut dia harus disesuaikan dengan kebutuhan kondisi saat ini.
Agnes menilai kuantitas keterwakilan perempuan dalam dunia politik bisa penting dan juga bisa tidak penting.
"Yang dibutuhkan adalah perempuan progresif yang punya pola pikir untuk kesrjahteraan perempuan," tegas aktivis yang saat ini aktif di LSM Aliansi Bhineka Tunggal
Ika (ABTI)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement