Ditarik dari KSP, 2 Komjen Anak Buah Listyo Sigit Masuk Kotak

Harianjogja.com, JAKARTA—Dua anak buah Listyo Sigit Komisaris Jenderal (Komjen), Syahardiantono dan Yuda Gustawan yang sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP) kini dimasukkan 'kotak' seiring mutasi di tubuh Polri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik dua perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen), Syahardiantono dan Yuda Gustawan, dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Keduanya kini mendapat penugasan baru di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2515/XI/KEP/2026 tertanggal 9 November 2026. Surat itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Deni Dharmapala.

Berdasarkan surat telegram tersebut, Komjen Syahardiantono ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Sementara itu, Komjen Yuda Gustawan menempati posisi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.

Perubahan jabatan tidak hanya menyasar dua personel yang sebelumnya bertugas di KSP. Kapolri juga melakukan rotasi di lingkungan Bareskrim Polri, khususnya pada posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter).

Bismo Teguh Prakoso Jadi Dirtipidter Bareskrim

Jabatan Dirtipidter Bareskrim Polri kini dipercayakan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso. Sebelumnya, Bismo menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Sementara itu, pejabat sebelumnya, Brigjen Moh Irhamni, mendapat penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Rangkaian mutasi tersebut berlangsung setelah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Selain Listyo Sigit Prabowo, tiga perwira tinggi Polri lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal selama periode 2025–2026. Aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum.

Dalam perkara ini, para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Atas dugaan perbuatannya, mereka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Selain itu, para tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara selama enam tahun.

Mutasi dua perwira tinggi dari KSP dan pergantian pejabat Dirtipidter Bareskrim Polri tercantum dalam surat telegram Kapolri tertanggal 9 November 2026 tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.