MUI Haramkan Vape, Ini 8 Rekomendasi untuk Pemerintah

Harianjogja.com, JAKARTA—Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada Jumat (6/11/2026).

Keputusan ini tidak hanya menyasar masyarakat yang menggunakan vape. MUI juga menetapkan bahwa kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik tersebut hukumnya haram.

Ada tiga pertimbangan utama yang mendasari penerbitan fatwa tersebut, yakni risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan penggunaan rokok elektrik memiliki dampak buruk terhadap masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun sosial.

"Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).

MUI Haramkan Penggunaan hingga Perdagangan Vape

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menjelaskan rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol yang kemudian dihirup pengguna.

Bahan yang dipanaskan tersebut mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa. MUI secara khusus menyoroti nikotin karena memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.

Cakupan larangan dalam fatwa ini juga meliputi penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Tidak berhenti pada pengguna, MUI turut menetapkan larangan terhadap aktivitas produksi dan perdagangan vape. Dengan demikian, ketentuan hukum tersebut mencakup seluruh rantai kegiatan yang berkaitan dengan rokok elektrik.

‘’Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Prof Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

Prof Niam berharap keputusan tersebut dapat dipahami dan dipatuhi masyarakat, terutama pelaku usaha serta generasi muda. Penerbitan fatwa diharapkan mendukung perlindungan kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah ancaman narkoba dan zat adiktif lainnya.

Delapan Rekomendasi MUI kepada Pemerintah

Selain menetapkan hukum penggunaan, produksi, dan perdagangan vape, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

Melansir laman resmi MUI, rekomendasi tersebut ditujukan kepada Presiden, DPR, kementerian, lembaga, hingga aparat penegak hukum agar kebijakan pengendalian dan pelarangan rokok elektrik dapat dilaksanakan secara terkoordinasi.

Berikut delapan rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:

Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan menyalakan kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko perlindungan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

Kementerian Keuangan RI mengeluarkan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan produk.

BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan melindungi vape secara tegas.

Melalui rekomendasi tersebut, MUI meminta pemerintah mengambil langkah lintas sektor untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Kebijakan itu mencakup penyusunan regulasi, pengawasan produk, pengendalian industri, hingga penegakan hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis