Kasus Listyo Sigit Sadap Prabowo, Kompolnas Desak Polri Terbuka dan Rutin Beri Penjela

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal secara transparan dan berkala. Keterbukaan dinilai penting untuk mencegah berkembangnya isu lain di masyarakat di luar proses penegakan hukum.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan, kepolisian perlu memberikan penjelasan mengenai tahapan maupun substansi penanganan perkara tersebut kepada publik.

“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, masyarakat memiliki perhatian besar terhadap kasus tersebut karena sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan merupakan tokoh publik.

Anam berharap Polri dapat memberikan informasi secara berkala agar perkara itu tidak berkembang menjadi isu lain yang tidak berkaitan dengan penanganan hukumnya.

“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” ujarnya.

Empat personel Polri ditetapkan sebagai tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka merupakan personel Polri yang diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada 2025–2026. Penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Selain dugaan penyadapan, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Mabes Polri menetapkan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Slamet berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penetapan ini membuat jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengatakan penetapan Slamet dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur perbuatan melawan hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara