Kasus Listyo Sigit Sadap Presiden Prabowo, Enam Saksi Ajukan Perlindungan LPSK

Harianjogja.com, JAKARTA—Enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan pihak lainnya mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut mulai ditelaah sejak 6 November 2026 dengan mempertimbangkan tingkat ancaman dan kondisi khusus yang dihadapi para saksi.

Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan lembaganya masih memproses permohonan tersebut. Dalam penelaahan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara dugaan penyadapan tersebut.

Achmadi menjelaskan ada sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan sebelum perlindungan diberikan. Di antaranya pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

"Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban," ujar Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

LPSK Buka Peluang Penambahan Saksi

Jumlah pemohon perlindungan tidak menutup kemungkinan bertambah seiring perkembangan penanganan perkara. LPSK menyatakan akan terus mencermati setiap permohonan yang masuk, termasuk tingkat ancaman dan kerentanan para saksi.

Selain itu, lembaga tersebut akan mempertimbangkan bentuk perlindungan yang dibutuhkan masing-masing pemohon sesuai situasi yang dihadapi.

"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," pungkasnya.

Empat Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan pihak lainnya turut menyeret empat orang sebagai tersangka. Salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tiga tersangka lainnya yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal selama periode 2025-2026. Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum.

Dalam perkara ini, para tersangka juga diduga menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Ancaman Hukuman dalam Kasus Penyadapan

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara hingga 10 tahun.

Selain itu, terdapat penerapan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ilegal akses, dengan ancaman pidana penjara selama enam tahun.

Dalam uraian perkara tersebut, ketiga tersangka juga disebut dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara.

Sementara itu, proses permohonan perlindungan enam saksi masih berlangsung di LPSK. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan perlindungan dan kondisi yang dihadapi para saksi dalam perkembangan penanganan kasus tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis