Polemik Ijazah Gibran, PKB Sebut Penggunaan HMP Segera Diputuskan

Harianjogja.com, JAKARTA— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memfinalisasi rencana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR untuk merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Opsi tersebut dipertimbangkan sebagai jalur konstitusional untuk menyikapi polemik yang menjadi perhatian publik.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyampaikan penggunaan HMP masih dalam tahap pertimbangan dan finalisasi. Dia menyebut langkah tersebut sebagai sesuatu yang akan segera diputuskan atau coming soon.

Khozin menilai persoalan ijazah Gibran menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurut dia, dalam kondisi konstitusional yang ada, penggunaan HMP merupakan salah satu opsi yang dinilai ideal.

"Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," katanya.

Dia menegaskan PKB bukan sedang mengubah haluan politik, melainkan mempertimbangkan jalur konstitusional yang dianggap paling tepat untuk merespons persoalan tersebut.

PKB jelaskan perbedaan hak angket dan HMP

Khozin menjelaskan hak angket merupakan instrumen DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Sementara itu, Hak Menyatakan Pendapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan konstitusional.

Menurut dia, kedua hak tersebut memiliki fungsi berbeda dan tidak harus digunakan secara berurutan.

"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.

Dia juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan tersebut, menurut Khozin, menyebut materi dan bukti yang sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden dapat menjadi dasar pengajuan HMP.

"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," katanya.

Argumentasi DPR dapat diuji Mahkamah Konstitusi

Meski demikian, Khozin mengakui persoalan ijazah Gibran yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara normatif masih dapat memunculkan perdebatan konstitusional.

Dia mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, termasuk apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.

Menurut Khozin, pertanyaan konstitusional tersebut menjadi bagian penting dari argumentasi yang perlu disampaikan DPR dalam penggunaan HMP.

"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara