Sanae Takaichi Kembali Jadi PM Jepang, Siap Ubah Konstitusi

Harianjogja.com, TOKYO—Nama Sanae Takaichi kembali menguat di panggung politik nasional setelah ia resmi terpilih lagi sebagai Perdana Menteri Jepang dalam sidang parlemen, Rabu (18/2/2026). Kemenangan telak Partai Demokrat Liberal (LDP) pada pemilu Majelis Rendah 8 Februari menjadi penentu utama kelanjutan kepemimpinannya di Negeri Sakura.

Sebelum agenda parlemen reguler dimulai, seluruh anggota kabinet Takaichi lebih dulu mengajukan pengunduran diri secara kolektif sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pada hari yang sama, Takaichi dijadwalkan langsung membentuk kabinet baru tanpa perombakan signifikan guna memastikan stabilitas serta kesinambungan jalannya pemerintahan.

Dalam pemungutan suara di Majelis Rendah, Takaichi mengamankan 354 suara mayoritas dari koalisi penguasa. Sementara itu, di Majelis Tinggi, ia menang pada putaran kedua dengan perolehan 125 suara, mengungguli Junya Ogawa yang meraih 65 suara.

Komposisi kabinet dipastikan tetap solid. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Menteri Keuangan Satsuki Katayama, serta Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi tetap mempertahankan posisinya dalam kabinet baru tersebut.

Pada Rabu malam, Takaichi dijadwalkan menyampaikan keterangan pers mengenai arah kebijakan fiskalnya yang ia sebut “agresif tapi terukur”. Selain itu, ia akan memaparkan rencana penghapusan sementara pajak konsumsi makanan selama dua tahun ke depan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi.

Ia juga akan meminta kesimpulan sementara sebelum musim panas dari “dewan nasional” lintas partai terkait pembekuan pajak pangan 8 persen yang saat ini diberlakukan.

Di ranah konstitusi, Perdana Menteri Jepang ini menegaskan keinginannya mendorong amendemen agar Jepang tidak lagi sepenuhnya bersifat pasifis (damai). Pasal 9 dalam konstitusi Jepang selama ini melarang negara tersebut menggunakan kekuatan militer untuk menyerang. Takaichi menyatakan perlunya penguatan kapasitas pertahanan nasional seiring dinamika geopolitik kawasan.

Namun demikian, amendemen konstitusi mensyaratkan dukungan dua pertiga anggota di kedua majelis parlemen sebelum dapat dilanjutkan ke referendum nasional.

Dalam pemilu terakhir, LDP mencatatkan sejarah dengan meraih 316 dari total 465 kursi Majelis Rendah. Capaian tersebut menjadi rekor baru sekaligus pertama kalinya sejak Perang Dunia II sebuah partai politik di Jepang memperoleh mayoritas super atau lebih dari dua pertiga kursi di kamar rendah parlemen.

Di tengah agenda domestik yang ambisius, Takaichi juga dihadapkan pada tantangan hubungan luar negeri, khususnya dengan China. Pernyataannya pada November 2025 mengenai kemungkinan Jepang bertindak apabila Taiwan diserang masih menjadi sorotan dan berpotensi memengaruhi dinamika hubungan bilateral serta stabilitas kawasan Asia Timur di bawah kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri Jepang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara