Advertisement
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Gedung KPK / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan tidak ada rencana revisi UU KPK di tengah isu publik dan wacana perubahan regulasi antikorupsi yang dikaitkan dengan OECD.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat koordinasi bencana Sumatera di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
"Nggak ada, tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," kata Prasetyo.
Menurut dia, pemerintah tidak memiliki agenda maupun pembahasan internal terkait revisi UU KPK, meskipun belakangan muncul berbagai spekulasi dan isu yang berkembang di ruang publik. Ia memastikan hingga saat ini tidak ada langkah yang mengarah pada perubahan regulasi tersebut.
BACA JUGA
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa isu tersebut tidak berkaitan dengan pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya menginginkan agar UU KPK dikembalikan ke versi lama.
"Apa hubungannya ini dengan Pak Jokowi? Enggak ada, belum ada (revisi UU KPK)," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi salah satu prasyarat agar Indonesia dapat masuk dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum strategis untuk memperbarui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional. Dengan penyesuaian regulasi tersebut, Indonesia dinilai dapat memperkuat komitmen pemberantasan korupsi sekaligus memenuhi standar global yang menjadi bagian dari proses aksesi OECD, yang hingga kini masih menjadi pembahasan di tingkat kebijakan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Advertisement
Respons IMF, Menkeu Fokus Tutup Kebocoran Pajak
MKD DPR Pastikan Proses Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Aturan
THR ASN Mulai Cair Awal Ramadhan, Anggaran Rp55 Triliun
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Diduga Pengemudi Mabuk
KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
Advertisement
Vape Disebut Pintu Masuk Narkoba, Ini Penjelasan BNN
Tak Terpusat di Tol, Pantura dan Pansela Bisa Jadi Alternatif Mudik
Kasus Anak Mengakhiri Hidup Jadi Alarm Perlindungan Anak
80 Negara Tekan Israel Hentikan Ekspansi Tepi Barat
Skandal Chifagate, Presiden Peru Jose Jeri Dimakzulkan
Advertisement
Gas Tertawa Meledak, Lima Remaja Tewas dalam Kebakaran Apartemen
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Waduk Sermo Kulonprogo Tawarkan Wisata Perahu dan Camping
- Gempa Tektonik Jauh Dominasi Gunung Soputan Januari 2026
- PBB: Israel Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
- Viral Banjir dan Longsor Ngawen, 35 Warga Gunungkidul Mengungsi
- Pendaki Terpeleset di Gunung Rante Ijen, Dievakuasi SAR
- Menag: Negara Islam Belum Mulai Ramadan 1447 H Rabu
- Masjid Gedhe Kauman dan Masjid Jogokariyan Mulai Tarawih Lebih Awal
Advertisement
Advertisement
