Advertisement
KPK OTT Pegawai DJP, Dugaan Suap Pengurangan Nilai Pajak
Ilustrasi wajib pajak / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— KPK memastikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait dugaan praktik suap pengurangan nilai pajak yang melibatkan wajib pajak.
Operasi tersebut digelar di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Dalam OTT perdana KPK tahun 2026 ini, penyidik mengamankan sejumlah pegawai pajak bersama pihak dari wajib pajak yang diduga terlibat transaksi ilegal.
Advertisement
KPK masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan pihak-pihak terkait. Status hukum para pihak yang ditangkap akan ditentukan setelah pemeriksaan intensif dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang.
“Suap terkait pengurangan nilai pajak,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Hingga saat ini, Fitroh belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut. Namun, ia memastikan komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
Dari sana, kata dia, KPK menangkap sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak (WP). Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan jumlah pihak yang ditangkap. “Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP,” ucapnya singkat.
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT pertama di tahun 2026 dengan menangkap pegawai DJP Kemenkeu, tepatnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta.
Kabar OTT ini dikonfirmasi oleh Fitroh, begitu pula dengan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. “Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” kata Budi dikonfirmasi terpisah.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut. Berdasarkan laporan kinerja tahun lalu, KPK pada tahun 2025 telah melakukan 11 OTT.
Beberapa pihak yang ditangkap adalah Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Pengungkapan OTT ini memperlihatkan risiko korupsi di sektor perpajakan masih menjadi perhatian serius, sekaligus menegaskan peran KPK dalam menjaga integritas penerimaan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tim SAR Temukan Barang-barang Milik Korban Pesawat ATR di Maros
KPK Ungkap OTT Bupati Pati Sudewo soal Jabatan Desa
Fakta-fakta KPK Tangkap Sudewo dan Maidi dalam OTT Serentak
Ahok dan Jonan Jadi Saksi di Kasus Korupsi Tata Kelola Pertamina
Advertisement
Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan Sabu 10,63 Kg Asal Aceh ke Jawa
KPK Periksa Bupati Pati di Polres Kudus, Ini Penjelasan Kapolres
Gelombang Panas Ekstrem Landa Chile, Kebakaran Hutan Tewaskan 19 Orang
Kanselir Jerman Soroti Tingginya Cuti Sakit
OTT Wali Kota Madiun, KPK Amankan ASN hingga Pihak Swasta
Advertisement
Sudewo di Pusaran Kontroversi: Nyaris Dimakzulkan hingga Terjaring OTT
MK Tegaskan Jabatan Sipil untuk Polisi Harus Diatur Tegas di UU Polri
OTT Ketiga 2026, KPK Menangkap Bupati Pati Sudewo
Prabowo Perintahkan Respons Cepat Banjir di Pulau Jawa
Angin Kencang Ancam Perairan Bali, BBMKG Keluarkan Peringatan
Advertisement
Iran Tegaskan Ancaman ke Khamenei Berarti Deklarasi Perang
Berita Pilihan
Advertisement
Elang Jawa Terancam Punah, Pakar UGM Soroti Hilangnya Habitat
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- MK Tolak Uji Materi Ijazah Capres-Cawapres, Permohonan Dinilai Kabur
- Emosi Sesaat Picu Mahasiswa Bantul Ditusuk Teman Sendiri
- Mulai 2027, Semua Mobil Baru di Indonesia Wajib Gunakan e-BPKB
- Polda Metro Jaya Tunda Pemeriksaan Richard Lee, Kondisi Belum Fit
- Kemenhut Gagalkan Peredaran 600 Batang Kayu Ilegal
- Dokter Sebut Gaya Hidup Mager Jadi Musuh Terbesar Jantung
- ATR 42-500 yang Hilang Kontak di Pangkep Terbukti Laik Terbang
Advertisement
Advertisement
