KPK Sita Dolar AS-Singapura dan Perhiasan Diduga Emas dari BPN Jatim

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD), serta sejumlah perhiasan yang diduga berbahan emas dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur.

Barang-barang tersebut ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Kanwil BPN Jatim pada Kamis (24/9/2026). Sebelumnya, KPK telah menyampaikan penyitaan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dari lokasi yang sama.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan temuan mata uang asing tersebut menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mendalami dugaan penerimaan uang dalam bentuk valuta asing di lingkungan Kanwil BPN Jatim.

"Ada lembaran USD dan SGD. Kemudian dalam penggeledahan di Kanwil BPN Jatim, penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan diduga emas," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/9/2026).

KPK Dalami Asal Uang Dolar

Budi menyampaikan informasi tersebut untuk melengkapi keterangan yang telah diberikan KPK pada Jumat (25/9) mengenai dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut dia, penyidik akan mendalami tujuan penerimaan mata uang asing tersebut, pihak yang menerima, asal uang, hingga sejak kapan praktik tersebut diduga berlangsung.

"Penyidik akan dalami penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan tentunya sejak kapan praktik itu dilakukan," katanya.

Selain uang dalam bentuk dolar, KPK juga menemukan sejumlah perhiasan yang diduga emas. Untuk sementara, penyidik menduga nilai perhiasan tersebut mencapai puluhan juta rupiah.

Budi mengatakan perhiasan itu diduga diperoleh dari uang yang dikumpulkan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan Kanwil BPN Jatim.

"Penyidik tentunya akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut," ujar Budi.

Berawal dari OTT Kasus HGB Summarecon

Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.

Empat tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.

Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

KPK Geledah Sejumlah Lokasi

Rangkaian penggeledahan kemudian dilakukan KPK di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Namun, KPK menegaskan tidak melakukan penggeledahan di ruangan Nusron Wahid.

Sehari berikutnya, 18 September 2026, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri.

Penggeledahan terhadap kantor Summarecon kemudian dilakukan lagi di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.

Pada 23 September 2026, penyidik KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Sehari setelahnya, Kamis (24/9/2026), KPK menggeledah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah Lampri di Nganjuk.

Dari penggeledahan di Kanwil BPN Jatim tersebut, penyidik kemudian mengamankan uang dalam bentuk dolar AS dan dolar Singapura serta sejumlah perhiasan yang diduga emas. KPK masih mendalami asal-usul dan tujuan penggunaan barang-barang tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara