Anggaran Dicoret, DPRD Jabar Setop Dinas ke Luar Negeri

Harianjogja.com, BANDUNG—Anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dicoret Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Selain itu anggaran perjalanan dinas ke luar provinsi pada 2025 juga dikurangi.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengatakan, anggaran itu nantinya akan direalokasikan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya yang sudah diprogramkan Pemerintah Provinsi Jabar.

"Kalau ke luar negeri dan kemudian juga perjalanan dinas ke luar provinsi kan baru sekarang dibicarakan untuk tidak mengadakan perjalanan ke luar provinsi lalu anggarannya kita masukkan ke tadi kebutuhan-kebutuhan yang juga di kerjakan dengan pemerintah provinsi," kata Buky di Gedung Sate, Bandung, Senin (1/9/2025).

Dia memastikan, selain perjalanan dinas ke luar provinsi, anggaran untuk perjalanan ke luar negeri juga akan direalokasikan sementara waktu sehingga pada tahun ini tidak ada anggota DPRD Jabar melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi dan luar negeri.

"Pokoknya kami tidak ada kunjungan ke luar negeri dan mengambil apa anggaran-anggaran keluar provinsi itu kami realokasikan," kata Buky.

Disinggung mengenai total berapa realokasi anggaran dari perjalanan dinas luar negeri dan luar provinsi, Buky belum dapat memastikan.

"Masih berjalan. Kami masih menghitung termasuk juga kalau nanti kan ada perhitungan dana SILPA ya gitu. Jadi gitu. Jadi nanti kita akan masih hitung," jelasnya.

BACA JUGA: Muncul Seruan Jogja Milik Kita Mari Jaga Bersama

Adapun, untuk tunjangan-tunjangan anggota DPRD Provinsi Jabar apakah akan ikut direalokasikan atau seperti apa, Buky memastikan pihaknya tidak menerima kenaikan dan penyesuaian pada tahun ini.

"Ya, kalau kami memang enggak ada kenaikan apa-apa gitu. Enggak ada, enggak pernah ada pembicaraan untuk kenaikan tunjangan," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara juga memastikan besaran realokasi ini masih belum diketahui. Namun, yang pasti akan dialihkan ke beberapa kebutuhan masyarakat.

"Intinya sih tadi kami akan mengefisienkan itulah. Kunjungan kerja ke luar negeri kita coret semua sekali, yang ke luar provinsi kita kurangi. Jadi, kita akan lebih banyak mungkin nanti akan lebih banyak di daerah pemilihan," katanya.

Secara umum, kebutuhan realokasi untuk masyarakat di Jabar ini sekitar Rp150 miliar, baik program BPJS Ketenagakerjaan untuk ojek online (ojol), kemudian pembangunan dan beberapa lainnya. Namun, Iswara menegaskan angka itu tidak semuanya dipenuhi dari realokasi perjalanan dinas dewan.

"Belum, posisi per hari ini baru Rp2 miliar per hari ini ya. Kami masih berjalan ini per hitungan. Itu termasuk anggaran untuk perjalanan anggota DPRD Provinsi Jabar ke luar negeri," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara