Junta Myanmar Bantah Korban Sipil dalam Serangan RS Rakhine

Harianjogja.com, JAKARTA—Junta militer Myanmar membantah adanya korban sipil dalam serangan udara terhadap rumah sakit di Negara Bagian Rakhine yang menewaskan lebih dari 30 orang, dengan menyebut fasilitas tersebut telah digunakan kelompok bersenjata Tentara Arakan sebagai basis operasi, Sabtu (13/12/2025).

Junta militer menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rumah sakit umum di Mrauk-U, yang terletak di bagian barat Negara Bagian Rakhine dekat perbatasan Bangladesh, secara resmi telah ditutup oleh pemerintah sejak Juli 2024, menurut harian Global New Light Myanmar.

Harian tersebut melaporkan bahwa rumah sakit itu ditutup setelah Tentara Arakan (AA) menguasai wilayah tersebut menyusul mundurnya pasukan keamanan akibat bentrokan hebat.

“Teroris AA berlindung di rumah sakit itu dan mendirikan kamp mereka, memanfaatkan penampilan rumah sakit sebagai tempat persembunyian,” kata pernyataan tersebut.

Tentara Arakan (AA), yang dibentuk pada 2009, merupakan kelompok pemberontak etnis Buddha yang berasal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Militer mengonfirmasi telah menargetkan bangunan tersebut dalam serangan udara terbaru, mengklaim bahwa fasilitas itu digunakan oleh AA dan kelompok lain sebagai markas.

“Mereka yang tewas atau terluka bukanlah warga sipil, melainkan teroris dan pendukung mereka,” kata junta.

Pada Rabu (10/12/2025), sedikitnya 33 orang tewas dan 76 orang luka-luka, termasuk 27 orang dalam kondisi kritis, setelah pasukan junta membom gedung rumah sakit umum di Kota Mrauk-U, Negara Bagian Rakhine.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk serangan udara tersebut pada Kamis (11/12/2025). Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, “Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa ini adalah serangan ke-67 yang terverifikasi terhadap fasilitas kesehatan di Myanmar tahun ini.”

Bangladesh Kutuk Pemboman

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada Sabtu (13/12/2025) mengutuk pemboman rumah sakit tersebut dan menyatakan keprihatinan atas meningkatnya pelanggaran hukum humaniter internasional serta eskalasi kekerasan di Negara Bagian Rakhine.

Bangladesh juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil tanpa diskriminasi, serta menggarisbawahi bahwa seluruh komunitas, termasuk Rohingya dan Rakhine, harus terlindungi dari kekerasan.

Bentrokan etnis terus memperparah krisis kemanusiaan di Myanmar, yang hingga kini masih dilanda konflik sipil hampir empat tahun setelah kudeta militer Februari 2021.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2021 menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Liga Demokrasi Nasional yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dan menjerumuskan Myanmar ke dalam keadaan darurat selama lebih dari empat tahun.

Pada Juli, militer mengumumkan transfer kekuasaan secara nominal kepada pemerintahan sementara sipil menjelang pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada Desember dan Januari, meski kepala junta tetap menjabat sebagai presiden sementara.

Lebih dari 6.000 orang tewas dan hampir 3 juta orang mengungsi akibat pertempuran antara junta dan kelompok oposisi, menurut pemantau hak asasi manusia.

Situasi konflik bersenjata Myanmar, khususnya di Negara Bagian Rakhine, terus menjadi sorotan internasional seiring meningkatnya jumlah korban dan dampak kemanusiaan yang meluas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara