Ledakan Gas Pipa Tanam Robohkan Rumah di Medan, PGN Turunkan Tim
PGN menurunkan tim darurat usai dugaan ledakan gas pipa tanam merobohkan rumah di Medan yang menewaskan satu orang dan dua korban masih hilang.
Foto ilustrasi Apel dan Gelar Pasukan Badan SAR Nasional Yogyakarta dalam rangka pengamanan dan Siaga Lebaran 2019. - Humas Basarnas
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Basarnas Mohammad Syafii menyebut dana kedaruratan SAR dibutuhkan agar personel dan peralatan dapat segera dikerahkan lintas wilayah tanpa hambatan birokrasi. Kondisi peningkatan bencana jadi alasan utama percepatan pendanaan.
Ia mengusulkan pembentukan dana kedaruratan pencarian dan pertolongan (SAR) nasional yang dapat digunakan dalam waktu 1x24 jam setelah terjadi bencana atau kecelakaan besar.
Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, mengharapkan dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme pooling fund nasional atau bantuan sah lainnya seperti pinjaman luar negeri.
“Dana kedaruratan ini sangat penting agar kami bisa segera bergerak tanpa menunggu mekanisme reguler APBN,” kata dia, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan dana tersebut akan mendukung operasi lintas wilayah maupun internasional, termasuk evakuasi warga negara Indonesia di luar negeri.
Peningkatan frekuensi bencana dan kecelakaan transportasi menjadi alasan bagi Basarnas mendorong adanya sistem pendanaan cepat untuk penyelamatan nyawa manusia.
Selain itu, kebijakan blocking anggaran untuk efisiensi menjadi tantangan sendiri bagi Basarnas yang saat ini memiliki 45 kantor SAR, 77 pos SAR, dan 70 unit siaga di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Ia menjelaskan lembaganya semula mendapat alokasi anggaran 2025 senilai Rp1,49 triliun, namun sempat mengalami pemblokiran senilai Rp409,14 miliar sebelum akhirnya memperoleh dua kali relaksasi anggaran.
“Dengan dana kedaruratan, kami bisa segera mengerahkan personel dan peralatan di lapangan tanpa menunggu birokrasi panjang,” ujarnya.
Ia mengharapkan dukungan legislatif agar usulan tersebut dapat segera terealisasi demi memperkuat sistem tanggap darurat nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PGN menurunkan tim darurat usai dugaan ledakan gas pipa tanam merobohkan rumah di Medan yang menewaskan satu orang dan dua korban masih hilang.
AliExpress terancam denda Rp11,37 triliun dari Uni Eropa akibat gagal mencegah peredaran produk ilegal dan barang tiruan di platformnya.
DPP PAN memecat Lalu Ahmad Zaini sebagai Ketua DPW PAN NTB dan kader partai pasca terjerat OTT KPK di Kabupaten Lombok Barat.
Pemkab Gunungkidul memastikan pendaftaran bakal calon lurah akan diperpanjang jika hanya ada satu pendaftar. Sejumlah kalurahan masih menunggu tambahan calon hi
KPK mengungkap dugaan penerimaan Rp12,4 miliar oleh Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dari praktik korupsi proyek dan suap.
APBN semester I/2026 mencatat defisit Rp196,5 triliun. Pemerintah memastikan pengelolaan kas negara tetap terjaga melalui strategi pembiayaan fiskal.