Advertisement
Partai Buruh Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ilustrasi Pilkada / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan menolak wacana penggunaan kembali sistem Pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden," kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis.
Advertisement
Ia menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan spirit reformasi yang salah satu hasilnya adalah pemilu langsung. Said Iqbal juga mengatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung tersebut seakan mengembalikan orde baru.
"Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya,1998 ke 2025 baru berapa tahun, Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan," ujarnya.
Said kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) dengan sistem electoral college, sebagai contoh pemilu tidak langsung, Meski demikian hal tersebut dilakukan karena AS adalah negara dengan sistem pemerintahan federal.
Dia menilai sistem tersebut sudah berjalan selama ratusan tahun di AS dan memang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh AS. Oleh karena itu, Said menilai sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke da lam sistem Pemilu Indonesia.
"Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Densus 88 Sebut Terduga Teroris di Aceh Terlibat Pendanaan Kelompok Teror
Polemik Royalti Lagu di Kafe, Pemerintah Cari Jalan Keluar Terbaik
Advertisement
Debt Collector Ditangkap Polisi Setelah Berupaya Rampas Motor Warga
12,5 Juta Siswa Sekolah Keagamaan Jadi Sasaran Cek Kesehatan Gratis
PPATK Klaim Transaksi Judol Menurun Seusasi Pemblokiran Rekening
Densus 88 Tangkap 2 ASN Terlibat Terorisme
Advertisement
Pulau Reklamasi di Perairan Gili Gede Akan Disegel
Viral Kabar Polisi Geledah Rumah Jampidsus, Ini Kata Polda Metro
PPATK: Reaktivasi Rekening Dormant Diserahkan ke Perbankan
Menteri Bahlil Wacanakan Impor Litium dari Australia
Januari hingga Juli, Dewan Pers Terima 780 Aduan Pemberitaan
Advertisement
Kejagung Sita Uang dan Mobil Mewah Milik Riza Chalid
Berita Pilihan
- Debt Collector Ditangkap Polisi Setelah Berupaya Rampas Motor Warga
- Penyelidikan Kasus Kuota Haji, Tiga Pegawai Kemenag Diperiksa KPK
- Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 5 Agustus 2025: Dari Perkembangan Konstruksi Tol Jogja-Solo sampai SSA Diperbolehkan Jadi Kandang PSIM Jogja
- Kemenag Tak Lagi Urus Haji Mulai 2026, Kini Fokus Layanan dan Pendidikan Keagamaan
- Menkum Sebut Narapidana Semua Kasus Bisa Terima Amnesti dan Abolisi
Advertisement
Viral Wisatawan Dihentikan di TPR, Ini Penjelasan Dinas Pariwisata Bantul
Advertisement
Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di Paris, Indonesia Bawa 11 Wakil
- Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 5 Agustus 2025: Dari Perkembangan Konstruksi Tol Jogja-Solo sampai SSA Diperbolehkan Jadi Kandang PSIM Jogja
- Hari Ini 5 Agustus 2025 Jadi Hari Terpendek, Bumi Berputar Lebih Cepat
- Tom Lembong Laporkan Hakim, Komisi Yudisial: Segera Kami Verifikasi
- Sumur Minyak Pertamina EP Meledak, Api Padam dalam Dua Jam
- Musik di Ruang Publik, Menteri Hukum Minta Pengusaha Bayar Royalti
- Penyelidikan Kasus Kuota Haji, Tiga Pegawai Kemenag Diperiksa KPK
Advertisement
Advertisement
