Advertisement
Partai Buruh Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ilustrasi Pilkada / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan menolak wacana penggunaan kembali sistem Pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.
"Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden," kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis.
Advertisement
Ia menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan spirit reformasi yang salah satu hasilnya adalah pemilu langsung. Said Iqbal juga mengatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung tersebut seakan mengembalikan orde baru.
"Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya,1998 ke 2025 baru berapa tahun, Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan," ujarnya.
Said kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) dengan sistem electoral college, sebagai contoh pemilu tidak langsung, Meski demikian hal tersebut dilakukan karena AS adalah negara dengan sistem pemerintahan federal.
Dia menilai sistem tersebut sudah berjalan selama ratusan tahun di AS dan memang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh AS. Oleh karena itu, Said menilai sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke da lam sistem Pemilu Indonesia.
"Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tom Lembong Bebas, Anies Baswedan Sangat Bersyukur
KPK Hentikan Proses Hukum Hasto Kristiyanto Setelah Dapat Amnesti
Malam Ini, Hasto Kristiyanto Bebas
Advertisement
Setelah Dapat Abolisi, Tom Lembong Minta Mekanisme Penegakan Hukum Dibenahi
Ada Gerhana Matahari 2 Agustus 2025, BMKG: Itu Hoaks
Komidi Putar Patah di Arab Saudi, 23 Pengunjung Alami Luka-Luka
Terima Salinan Keppres, Kejagung Pastikan Tom Lembong Bebas Malam Ini
Profil Sekjen Baru Gerindra, Sugiono
Advertisement
Sepanjang Juli 2025, Rusia Luncurkan 6.443 Drone dan Rudal ke Ukraina
KPK Mengaku Belum Terima Keppres Amnesti Hasto Kristiyanto
Prabowo Tunjuk Sugiono Sebagai Sekjen Gerindra
Advertisement
Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud, KPK Bakal Panggil Nadiem
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya, InJourney dan Kementerian Kebudayaan Sinergi Melakukan Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur
Advertisement
Berita Populer
- Begini Alasan Presiden Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto
- Pengacara Tom Lembong Bahas Konsekuensi Hukum Atas Abolisi Tom Lembong yang Diberikan Presiden Prabowo
- Soal Polemik PPATK Blokir Rekening, DPR RI Sebut untuk Melindungi Dana Nasabah
- Melanggar Lagi Gencatan Senjata, Israel Kembali Menyerang Kota-Kota di Lebanon
- Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo, Hasto Kristiyanto Terpantau Sempat Keluar dari Rumah Tahanan KPK
- KPK Mengonfirmasi Hasto Keluar dari Rutan
- Setelah Keluar dari Rutan KPK, Hasto Kristiyanto Telah Kembali, Ternyata Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement
