Advertisement
Mahkamah Konsitusi Diminta Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu dan Pilkada
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Antara - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi perlu menjelaskan makna putusan soal pemisahan pemilu kepada pemerintah maupun DPR demi menjaga marwahnya sebagai lembaga yudikatif. Hal ini diutarakan Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo.
Menurut dia, harus ada solusi terbaik terhadap polemik Putusan MK Nomor Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena keputusan tersebut dinilai menabrak dan melanggar norma Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.
Advertisement
"MK pun di satu sisi dijaga marwahnya. Kalau ada putusan tidak dijalankan kan kesannya nanti mendegradasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita saling menjaga," kata Rudianto di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
Dia menilai bahwa putusan MK soal pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal itu justru mengunci bagi pembuat undang-undang. Biasanya, kata dia, putusan MK masih membuka ruang bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan.
BACA JUGA: Dalam Tiga Bulan Ada Penambahan 77 Kasus HIV di Sleman, Terbanyak di Mlati dan Depok
Di sisi lain, dia menilai bahwa putusan MK itu tidak sejalan dengan putusan MK sebelumnya yang memerintahkan agar pemilu dilaksanakan secara serentak atau "lima kotak suara", yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD kota/kabupaten, dan DPRD provinsi.
Walaupun urusan kepemiluan masuk ke dalam Komisi II DPR RI, dia mengatakan bahwa permasalahan hukum itu termasuk ke dalam tugas Komisi III DPR RI untuk dicermati.
"Itu menjadi domain kawan-kawan di Komisi II. Tapi kan Komisi III perlu ada pengayaan dalam hal perspektif teori-teori hukumnya seperti apa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
China Eksekusi 11 Terpidana Jaringan Penipuan Lintas Negara
Uni Eropa Tetapkan IRGC Iran Sebagai Organisasi Teroris
KJRI Johor Bahru Ungkap Kronologi Penyelundupan 7,5 Ton Pasir Timah
Industri Minuman Alkohol Sumbang Triliunan Rupiah ke Ekonomi Nasional
Advertisement
KPK Kantongi Hasil Audit Kerugian Negara Proyek Gedung Pemkab Lamongan
Rapat Pleno PBNU Pulihkan Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum
PPATK Terima 43,7 Juta Laporan 2025, Transaksi Judi Masih Dominan
Normalisasi Sungai Pascabanjir Padang Dikebut, Dikerjakan 24 Jam
Kaesang Tekankan Penguatan Struktur PSI Demi Target Pemilu 2029
Advertisement
KPK Dalami Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024
Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
Kemenhan: Porsche Berpelat Dinas di Halim Bukan Kendaraan Resmi
ESDM Kaji Batas Konsumsi LPG 3 Kg per KK, Usulan Belum Final
Anggaran Insentif Lebaran 2026 Disiapkan Rp13 Triliun, Ini Rinciannya
Advertisement
Korban Feri Tenggelam di Filipina Bertambah, 29 Orang Ditemukan Tewas
Berita Pilihan
- Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
- Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
- IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
- Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
- Dampak MBG Akan Dibaca dari Pertumbuhan Otak dan Fisik Anak
Advertisement
Profil Kombes Edy S: Mantan Kepala SPN yang Tersandung Kasus Hogi
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Jorge Martin Menepi di Sepang, Aprilia Percayakan RS-GP26 ke Savadori
- Arteta Puas Arsenal Finis Teratas, Soroti Keuntungan Langsung
- Raheem Sterling Resmi Bebas Transfer Seusai Pisah dengan Chelsea
- HyperOS 3 Bikin Ponsel Xiaomi Impor Bootloop, Ini Penyebab dan Solusi
- KAI Sediakan Pengering Payung dan Pembersih Sepatu di Stasiun
- YouTube Music Kini Bisa Lanjutkan Lagu di Perangkat Lain Tanpa Ribet
- Tanpa Tanda Damai, Perang Rusia vs Ukraina Telan Hingga 2 Juta Korban
Advertisement
Advertisement
