Advertisement
Resmi! Kemenag Tetapkan Awal Puasa pada Selasa, 12 Maret 2024

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriyah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024.
Hal itu ditetapkan Kemenag berdasarkan hasil Sidang Isbat yang digelar pada hari ini, Minggu (10/3/2024) sejak pukul 17.00 WIB.
Advertisement
Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan bahwa keputusan tersebut diperoleh dari Sidang Isbat yang dilakukan di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. “Disepakati bersama 1 Ramadan 1445 H jatuh pada Selasa 12 Maret 2024 Masehi,” katanya dalam siaran langsung di Youtube Kemenag RI.
Pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut melanjutkan bahwa dalam pelaksanaan Sidang Isbat Kemenag menggunakan dua metode yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (melihat langsung hilal).
Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Kemenag, Adib, menjelaskan bahwa Sidang Isbat dilakukan Kemenag untuk memberikan kepastian ke masyarakat terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah, sehingga harus digelar sidang dan diputuskan.
Kemudian hasil dari sidang isbat itu diumumkan oleh Menteri Agama dan itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat Indonesia dalam menentukan pelaksanaan ibadah. "Selanjutnya, MUI menerbitkan Keputusan Fatwa No. 2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah," tutur Adib dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.
Adib juga menjelaskan untuk memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama dan berlaku secara nasional.
BACA JUGA: Hilal Belum Juga Terlihat, Kemenag Prediksi Awal Puasa Jatuh pada 12 Maret 2024
Adib juga mengatakan bahwa Sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bukan hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tetapi negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan rukyat dari pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya. "Bedanya, Indonesia hanya menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta Sidang Isbat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Soal Pemotongan Komisi yang Menjadi Salah Satu Pemicu Demo Ojol, Empat Aplikator Ojek Online Bilang Begini
- Tanggapan Pemerintah Terkait Rencana Aksi Demo Para Mitra Grab-Gojek Besok 20 Mei
- Mantan Presiden AS Joe Biden Didiagnosis Kanker Prostat, Sudah Menyebar ke Tulang
- Tiga Remaja yang Tenggelam di Danau Toba Ditemukan Meninggal Dunia
- Sore Ini, Misa Pelantikan Paus Leo XIV Digelar
Advertisement

Sleman Berikan Layanan Perizinan Responsif lewat Mas Kliwon dan Sambang Sambung
Advertisement

Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Presiden AS Joe Biden Didiagnosis Kanker Prostat, Sudah Menyebar ke Tulang
- Kejagung Bantah Jaksa Agung Burhanuddin Mundur
- Kemnaker Segera Terbitkan Surat Edaran terkait Sanksi Penahanan Ijazah
- Tanggapan Pemerintah Terkait Rencana Aksi Demo Para Mitra Grab-Gojek Besok 20 Mei
- Zulhas Sebut Dana Rp750 Triliun Mengalir hingga Desa
- Soal Pemotongan Komisi yang Menjadi Salah Satu Pemicu Demo Ojol, Empat Aplikator Ojek Online Bilang Begini
- Kecelakaan KA Malioboro Ekspres di Magetan Tewaskan 4 Orang, Ini Kronologinya
Advertisement