Resmi! Kemenag Tetapkan Awal Puasa pada Selasa, 12 Maret 2024

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriyah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. 

Hal itu ditetapkan Kemenag berdasarkan hasil Sidang Isbat yang digelar pada hari ini, Minggu (10/3/2024) sejak pukul 17.00 WIB.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan bahwa keputusan tersebut diperoleh dari Sidang Isbat yang dilakukan di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta. “Disepakati bersama 1 Ramadan 1445 H jatuh pada Selasa 12 Maret 2024 Masehi,” katanya dalam siaran langsung di Youtube Kemenag RI. 

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut melanjutkan bahwa dalam pelaksanaan Sidang Isbat Kemenag menggunakan dua metode yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (melihat langsung hilal).

Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam, Kemenag, Adib, menjelaskan bahwa Sidang Isbat dilakukan Kemenag untuk memberikan kepastian ke masyarakat terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah, sehingga harus digelar sidang dan diputuskan.

Kemudian hasil dari sidang isbat itu diumumkan oleh Menteri Agama dan itu menjadi momen yang ditunggu masyarakat Indonesia dalam menentukan pelaksanaan ibadah. "Selanjutnya, MUI menerbitkan Keputusan Fatwa No. 2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah," tutur Adib dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Adib juga menjelaskan untuk memutuskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama dan berlaku secara nasional.

BACA JUGA: Hilal Belum Juga Terlihat, Kemenag Prediksi Awal Puasa Jatuh pada 12 Maret 2024

Adib juga mengatakan bahwa Sidang Isbat untuk penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bukan hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tetapi negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan rukyat dari pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim Tingginya.  "Bedanya, Indonesia hanya menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta Sidang Isbat," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com