Advertisement
Soal Nasib Utang Minyak Goreng, Kemendag Tunggu Hasil Rakortas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menunggu keputusan dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri mengenai penyelesaian pembayaran selisih harga jual atau rafaksi minyak goreng kepada peritel.
BACA JUGA: Kisruh Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar
Advertisement
Hingga kini, penyelesaian rafaksi minyak goreng tersebut masih menggantung usai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menolak permohonan peninjauan ulang hasil verifikasi PT Sucofindo.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, permasalahan rafaksi minyak goreng kemungkinan akan diangkat ke dalam rakortas lantaran proses kebijakan stabilisasi harga minyak goreng kala itu melalui rakortas.
“Mungkin nanti akan diangkat rakortas tingkat menteri,” kata Isy kepada awak media ketika ditemui di sela-sela kegiatan jalan santai yang digelar oleh Bappebti, Minggu (30/7/2023).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pendapat hukumnya menyebut bahwa masih terdapat kewajiban hukum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyelesaikan pembayaran dana pembiayaan meski Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Sawit Goreng Sawit telah dicabut.
Isy mengatakan, BPDPKS sudah menyiapkan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, Kemendag masih menunggu hasil dari rakortas.
“BPDPKS sudah menyiapkan anggaran, nanti tinggal di rakortas seperti apa,” ujarnya.
Namun demikian, Isy belum bisa memastikan kapan rakortas akan digelar karena masih menunggu arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Sebelumnya, Kemendag sempat mengirimkan surat permohonan ke BPKP untuk meninjau ulang hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng. Permohonan tersebut disampaikan lantaran ada perbedaan angka yang disampaikan PT Sucofindo sehingga permintaan pembayaran BPDPKS belum dilakukan.
Dari surat balasan yang dikirimkan, kata Isy, BPKP menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh surveyor dalam hal ini PT Sucofindo sudah menjalani kaidah-kaidah sehingga tidak perlu dilakukan audit ulang.
“Dari sisi audit sudah oke dan mekanismenya sudah oke, jadi tidak audit ulang,” ungkapnya.
(Sumber: Bisnis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Antisipasi Konvoi Kelulusan dan Tawuran Pelajar di Kulonprogo, Ini yang Dilakukan Polisi
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp200 Juta, SYL Pakai Duit Pinjaman Vendor Kementan
- Bappenas Sebut Telah Masukkan Program Makan Siang Gratis ke Dalam RKP 2025
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
Advertisement
Advertisement