Advertisement
Rekrut Pengawai Negeri Sipil, Pemerintah Buka Formasi ASN Part Time
Ilustrasi PNS / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Pemerintah saat ini sedang menggodok RUU tentang Perubahan atas UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejalan dengan RUU tersebut, pemerintah akan menghapus tenaga kerja honorer dan menggantikannya dengan formasi baru.
Pemerintah mewacanakan adanya opsi untuk membuka formasi ASN baru, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) part time atau paruh waktu.
Advertisement
BACA JUGA: Viral Kabar Bakal Ada Aturan PNS Part Time
PPPK part time ini disiapkan pemerintah untuk mengganti posisi tenaga honoror yang resmi dihapus per 28 November 2023. Karena sistemnya part time, pegawai PPPK paruh waktu ini hanya akan bekerja selama 4 jam saja dalam satu hari.
Mencuatnya opsi PPPK Part Time menggantikan honorer ini membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) buka suara.
Pihaknya memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meski ada perubahan skema tenaga non aparatur sipil negara (ASN) alias honorer.
“Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni dalam keterangan resmi dikutip Jumat (7/7/2023).
BACA JUGA: Formasi CPNS 2023: Ada 15.800 Dosen dan 580.000 P3K Guru
Alex mengatakan, keputusan untuk tidak melakukan PHK massal terhadap 2,3 juta tenaga honorer juga menjadi arahan yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Jokowi meminta Kemenpan RB untuk mencari jalan tengah agar penghapusan tenaga kerja non ASN tidak harus berakhir dengan PHK massal.
Selain itu, Alex mengatakan bahwa penghapusan tenaga kerja honorer juga harus diikuti dengan pedoman untuk memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini.
Pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimilikinya sebelum tenaga non ASN dihapus pada 28 November mendatang.
Adapun, instansi pemerintah diharapkan tak lagi merekrut tenaga kerja honorer sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Unggah Gambar Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
TNI Evakuasi 18 Karyawan Freeport dari Ancaman OPM di Papua
Pemerintah Rencanakan Renovasi 60.000 Sekolah Tahun Ini
Jepang Naikkan Peringatan Perjalanan ke Iran di Tengah Kerusuhan
Advertisement
Nadiem Bantah Terima Rp809 Miliar dalam Kasus Chromebook
Presiden Prabowo Minta Siswa Sekolah Rakyat Menjaga Harga Diri
DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
KPK Periksa Pengurus PWNU DKI dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Ribuan Demonstran di New York Protes Kebijakan Trump soal Venezuela
Advertisement
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
KPK Ungkap Alasan Tetapkan Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji
Trump Klaim Jadi Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
KPK Dalami Peran Bos Maktour di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Sempat Tertutup Longsor, Jalan ke Desa Tempur Mulai Bisa Dilalui
Advertisement
Polda Metro Dalami Dugaan Penipuan Investasi Kripto
Berita Pilihan
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
- Chen Zhi Diekstradisi, China Perketat Perburuan Penipu Siber
- Butuh Dana? JHT BPJS Bisa Dicairkan Meski Masih Bekerja
Advertisement
Titik Terang Relokasi SDN Nglarang, Bangunan Baru Segera Dibangun
Advertisement
Malaysia Perkenalkan Panda Raksasa Baru Chen Xing dan Xiao Yue
Advertisement
Berita Populer
- Skandal Kuota Haji, KPK Bongkar Peran Eks Menag Yaqut
- BPBD Lumajang Waspadai Letusan Sekunder Semeru Saat Hujan
- Indonesia Jadi Negara Pertama Putus Akses Chatbot AI Grok
- Bulog Siapkan Pembayaran Digital Gabah Petani Rp6.500 per Kilogram
- Dinkes Kulonprogo: Belum Ada Temuan Kasus Super Flu
- Mendagri Beri Tenggat 3 Hari Data Rumah Rusak Pascabencana
- Inggris Bahas Opsi Penempatan Pasukan NATO di Greenland
Advertisement
Advertisement
