Alasan Jokowi Tak Mau Gunakan Jalur yang Disiapkan di Lampung

Harianjogja.com, JAKARTA—Pihak Istana Kepresidenan mengungkapkan alasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melewati ruas jalan yang sudah disiapkan saat menyidak kondisi infrastruktur di Lampung pada Jumat (5/5/2023).

BACA JUGA: Ke Lampung, Jokowi Tinjau Pasar dan Sejumlah Jalan Rusak

Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebut bahwa Kepala Negara memang mengiinginkan menggunakan jalur jalan yang memang kondisinya belum diperbaiki. Sehingga terpilihlah jalur yang berbeda dari yang dijadwalkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

“Presiden tidak mau menggunakan jalur yang sudah dijadwalkan yang kondisinya sudah lebih baik. Bukan baik sepenuhnya diperbaiki, tetapi ada perbaikan sedikit yang tidak permanen. Harapannya supaya bisa merasakan seperti apa kondisinya melewati jalan rusak di Lampung,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Sabtu (6/5/2023).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebut bahwa dirinya ingin merasakan kesulitan rakyatnya, mengingat kerusakan infrastruktur itu sudah dikeluhkan sejak puluhan tahun.

Kondisi terparah jalan provinsi yakni ruas Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Arus kendaraan baik pribadi maupun truk terpaksa ekstra hati-hati, karena banyak kubangan lumpur dan lubang yang menganga di badan jalan yang rawan kecelakaan.

Kerusakan jalan di salah satu ruas poros Rumbia, Lampung Tengah ini, sudah sering dikeluhkan warga. Warga setempat tidak pernah lagi menikmati jalan yang mulus sejak 10 tahun terakhir.

“[Presiden] ingin merasakan, sebab masyarakat kan jenis kendaraannya berbeda-beda. Ada yang mobil, motor, angkot dan lainnya. Sehingga diinginkan [Kepala Negara] untuk bisa meresakan bagaimana yang masyarakat keluhkan selama ini,” tuturnya.

Bey pun melanjutkan bahwa saat melewati jalan bergelombang di Jalan Seputih Raman pada Jumat (5/5/2023) itu, Presiden Ke-7 RI yang awalnya menunggangi mobil mercy harus berpindah kendaraan sebab ada indikator yang menyala pada mobil tersebut.

Alhasil, Jokowi beranjak dari mobil ber plat ‘Indonesia 1’ itu saat berada di Ruas jalan Seputih Raman, Lampung, Jumat (5/5/2023).

“Benar. Tadi pas di Jalan Seputih Raman, saat lagi meninjau jalan, kemudian diberitahu harus ganti mobil karena ada indikator yang menyala. Namun, masih hidup mobilnya, tetapi karena indikator yang menyala, Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay menyarankan untuk berganti mobil,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bey menyebut bahwa orang nomor satu di Indonesia itu langsung berganti dari menggunakan mobil Mercedes-Benz S 600 Guard menjadi jenis jeep.

Sebelumnya, Bey juga menyampaikan bahwa pihak sekretariat presiden (setpres) telah menyarankan agar Presiden Ke-7 RI itu menggunakan Heli untuk meninjau kondisi jalan di Lampung, tetapi Jokowi menolak lantaran ingin merasakan secara langsung jalan yang tengah viral beberapa waktu ke belakang.

“Presiden ditawarkan heli, tetapi [Jokowi] justru balik bertanya, ‘kalau saya naik heli, bagaimana saya bisa merasakan jalanan yang rusak?’ Waktu mendengar akan memakai heli itu, ‘nggak usah, nggak usah pakai heli, saya naik mobil aja’ begitu,” tandas Bey.

Sementara itu, Jokowi pun menceritakan pengalamannya usai menjajal secara langsung kondisi infrastruktur jalan yang mengalami rusak parah di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja (kunker) pada hari ini, Jumat (5/5/2023).

Dia menyinggung perihal tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) lampung yang dinilai abai dalam melihat kondisi infrastruktur pendukung yang ada. Padahal, menurutnya jalan sebagai infrastruktur telah memiliki aturan terkait dengan pihak yang perlu melakukan perbaikan dan peningkatan.

“Ya begini, semangatnya adalah kami ingin memperbaiki jalan yang kami lihat baik jalan Kabupaten, jalan Provinsi, sehingga jalan Kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan Nasional itu di pemerintah pusat, Jalan Provinsi itu ada di Gubernur, jalan Kabupaten itu di Bupati dan Wali Kota,” tuturnya kepada wartawan di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (5/5/2023).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa lantaran kondisi jalan yang rusak telah lama diresahkan oleh warga setempat, maka pemerintah pusat disebutnya akan mengambil alih untuk memperbaiki jalan-jalan di Lampung.

“Karena memang sudah lama, ya akan diambil alih [perbaikannya] oleh Pemerintah Pusat,” ujarnya disambut tepuk tangan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lengkap dengan senyum di wajah.

Tak hanya itu, Presiden Ke-7 RI itu juga menyampaikan akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 Miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang telah ditinjau oleh Pemerintah.

“Tahun ini Pemerintah Pusat khusus untuk lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai Juni karena harus lelang dulu,” katanya.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan telah memberikan perintah kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk segera melakukan lelang yang dimaksudkan.

“Saya sudah perintahkan Pak Gubernur untuk segera lelang. Namun, juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggungjawab Pak Gubernur, ada yang tanggungjawab Bapak/Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden asal Surakarta ini juga mengatakan bahwa fokus Pemerintah untuk menghadirkan infrastruktur pendukung tersebut tak hanya akan diprioritaskan di Lampung, tetapi seluruh Provinsi lainnya sehingga diharapkan setiap Pemerintah daerah setempat tak abai apabila ada kondisi jalan yang rusak.

“Ya, kami tidak hanya fokus di sini saja, tetapi juga melihat di beberapa Provinsi juga banyak hal yang sama dan harus dibantu oleh Pemerintah Pusat, bukan karena viral atau tidak, enggak ada, memang tugasnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota itu memberikan pelayanan termasuk menyiapkan jalan yang baik,” tandasnya.

Jokowi menjelaskan perbaikan jalan dibutuhkan karena hal itu menyangkut mobilitas barang, orang tetapi juga menyangkut biaya dan ongkos logistik.

“Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu enggak bisa bersaing, ya itu,” pungkas Jokowi.

Turut mendampingi Jokowi dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick (BUMN) Thohir, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis