Advertisement
Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Jokowi, Pakar: Pola Pikir Pro Pengusaha
Presiden Jokowi. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Pakar hukum mengungkapkan sejumlah kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.20/2022 tentang Cipta Kerja.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai langkah tersebut menunjukkan pola pikir yang pro-pengusaha. Bivitri dua kesalahan Jokowi dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja, dari sisi hukum.
Advertisement
"Ini menggambarkan pola pikir yang benar-benar pro pengusaha dengan menabrak hal-hal prinsipil. Paling tidak dari segi hukum ada dua kesalahan," kata Bivitri saat dihubungi Bisnis-jaringan Harianjogja.om, Jumat (30/12/2022).
Pertama, papar Bivitri, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu InKonstitusional bersyarat untuk dua tahun. Artinya, lanjut Bivitri, UU Cipta Kerja tidak bisa dilaksanakan, dan tidak punya daya ikat.
Menurut dia penerbitan Perppu ini justru menunjukkan pemerintah yang mengabaikan putusan MK tersebut dan justru melaksanakan terus UU Cipta Kerja itu.
BACA JUGA: Angka Kriminalitas di Gunungkidul Naik, Ternyata Ini Penyebabnya...
Kedua, lanjut Bivitri, tak ada urgensi untuk menerbitkan Perppu tersebut. Pemerintah menyebut alasan pemerinta memakai dalil “hal ihwal kegentingan memaksa” seperti pasal 22 UUD 1945 dan juga Putusan MK 139/2009 tidak pas.
"Jelas-jelas saat ini hanya sedang liburan akhir tahun dan masa reses DPR, tidak ada kegentingan memaksa yg membuat presiden berhak mengeluarkan Perppu," kata Bivitri.
Menurut dia, penerbitan Perppu ini semakin menunjukkan keinginan Jokowi untuk mengambil jalan pintas agar keputusan politik pro pengusaha ini cepat keluar.
"Menghindari pembahasan politik dan kegaduhan publik. Ini langkah culas dalam demokrasi. Pemerintah benar-benar membajak demokrasi," kata Bivitri.
Menurut Bivitri DPR pada masa sidang setelah reses harus membahas dan menolak penerbitan Perppu tersebut.
"Menurut UUD dan UU Pembentukan peraturan per-UU-an, DPR nanti pada masa sidang pertama stlh ini, harus membahasnya dan bisa menolak. Tidak harus menerima," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Resmi, Relawan Rumah Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024
KPK Limpahkan Berkas Perkara, Lukas Enembe Segera Disidang
Advertisement
Surya Paloh Jenguk Jhonny G Plate di Tahanan, Ini Komentar Kejagung
Jalan Tol di IKN Ditargetkan Rampung Juni 2024, Sekarang Baru 22,24%
Pemerintah Mengklaim Berhasil Bikin 6.238 Desa Kategori Mandiri
Pakar UGM Mengapresiasi Sikap Jokowi Pastikan Pemilu 2024 Jujur dan Adil
Advertisement
Lagi, Kejagung Periksa Pejabat Bea Cukai Kasus Korupsi Emas
MUI: Amalkan Nilai-nilai Pancasila, Jangan Hanya Jadi Jargon
Perkenalkan! Pembuat Logo Pohon Hayat IKN Nusantara, Warga Bandung
Perkuat Transformasi Digital Toko Kelontong, Lakukan Strategi Ini
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Bantul Prioritaskan Pembangunan Kesehatan hingga Masa Mendatang
Advertisement
Long Weekend, Asita Perkirakan Wisatawan Lebih Ramai dari Lebaran
Advertisement
Berita Populer
- Teddy Minahasa Dipecat Tidak Hormat dari Polri
- PKS: Cawapres Anies Baswedan Diumumkan Sehari Lagi
- Luhut Minta Anak Muda RI Berbuat Baik untuk Negara Agar Indonesia Tak Kalah dari China
- Soal Impor KRL, Luhut Punya Alasan Tersendiri, Simak
- Cawapres Anies Dikabarkan Mengarah 3 Nama Ini
- Sampai 2022, Anggaran Infrastruktur Era Jokowi Tembus Rp2.779 Triliun
- Indonesia Impor KRL Bekas dari Jepang, Luhut: Semua Kebijakan Ada Basis Datanya
Advertisement
Advertisement
