Advertisement
Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Jokowi, Pakar: Pola Pikir Pro Pengusaha
Presiden Jokowi. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Pakar hukum mengungkapkan sejumlah kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.20/2022 tentang Cipta Kerja.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai langkah tersebut menunjukkan pola pikir yang pro-pengusaha. Bivitri dua kesalahan Jokowi dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja, dari sisi hukum.
Advertisement
"Ini menggambarkan pola pikir yang benar-benar pro pengusaha dengan menabrak hal-hal prinsipil. Paling tidak dari segi hukum ada dua kesalahan," kata Bivitri saat dihubungi Bisnis-jaringan Harianjogja.om, Jumat (30/12/2022).
Pertama, papar Bivitri, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu InKonstitusional bersyarat untuk dua tahun. Artinya, lanjut Bivitri, UU Cipta Kerja tidak bisa dilaksanakan, dan tidak punya daya ikat.
Menurut dia penerbitan Perppu ini justru menunjukkan pemerintah yang mengabaikan putusan MK tersebut dan justru melaksanakan terus UU Cipta Kerja itu.
BACA JUGA: Angka Kriminalitas di Gunungkidul Naik, Ternyata Ini Penyebabnya...
Kedua, lanjut Bivitri, tak ada urgensi untuk menerbitkan Perppu tersebut. Pemerintah menyebut alasan pemerinta memakai dalil “hal ihwal kegentingan memaksa” seperti pasal 22 UUD 1945 dan juga Putusan MK 139/2009 tidak pas.
"Jelas-jelas saat ini hanya sedang liburan akhir tahun dan masa reses DPR, tidak ada kegentingan memaksa yg membuat presiden berhak mengeluarkan Perppu," kata Bivitri.
Menurut dia, penerbitan Perppu ini semakin menunjukkan keinginan Jokowi untuk mengambil jalan pintas agar keputusan politik pro pengusaha ini cepat keluar.
"Menghindari pembahasan politik dan kegaduhan publik. Ini langkah culas dalam demokrasi. Pemerintah benar-benar membajak demokrasi," kata Bivitri.
Menurut Bivitri DPR pada masa sidang setelah reses harus membahas dan menolak penerbitan Perppu tersebut.
"Menurut UUD dan UU Pembentukan peraturan per-UU-an, DPR nanti pada masa sidang pertama stlh ini, harus membahasnya dan bisa menolak. Tidak harus menerima," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Survei: Ganjar Lampaui Anies-Cak Imin di Basis PKB
Kemenhub: SDM Maritim Harus Siap dengan Green Shipping
Gorontalo Utara Berpeluang Ekspor Durian ke China, Simak Kelebihannya
Advertisement
77 WNI di Malaysia Ajukan Peninajuan Kembali Bebas Hukuman Mati
Bantu Ukraina, 7 Negara Uni Eropa Borong Amunisi Peluru Artileri
Kecelakaan 6 Kendaraan di Tol Semarang, 5 Orang Terluka
Sabar, Cuaca Panas Terik Diperkirakan Sampai Oktober
Advertisement
Kaesang Suarakan Berpolitik Gembira, Seperti Apa?
DPR Desak Pemerintah Membuat Sertifikat Khusus untuk Tanah Masyarakat Adat
Bagaimani Nasib Penghuni dan Karyawan Hotel Sultan setelah Dieksekusi?
Advertisement
Urung Dieksekusi, Reservasi Hotel Sultan Masih Tersedia Sepanjang Oktober 2023
Berita Pilihan
- Setelah Amankan Dokumen & Bukti di Kantor Kamentan, Ini Langkah KPK Berikutnya
- Selain Bangun Infrastruktur Transportasi, Pemerintah juga Bangun Ini
- Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia, Klub Suap Wasit hingga Rp1 Miliar
- Sederet Artis yang Raup Cuan dari TikTok Shop
- Ini Modus Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Minggu 1 Oktober 2023, Berangkat dari Stasiun Tugu
Advertisement
Unik, Taman Sains Ini Punya Gedung Seperti Pesawat Ruang Angkasa
Advertisement
Berita Populer
- Ini Dia Pemenang Duta Bahasa Tingkat Nasional 2023, Ada DIY?
- New York Banjir, Sejumlah Jalan dan Jalur KA Bawah Tanah Terendam
- Viral NU Haramkan Yogurt dan Es Krim, Berikut Penjelasan Lengkapnya
- Sempat Viral, 7 Orang Ditangkap karena Aksi Perundungan dan Penganiayaan Anak di Makassar
- Sabtu Pagi, Kota di Indonesia Ini Jadi Tempat Paling Berpolusi Udara di Dunia
- Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Turun, Waktunya Borong
- Proyek Bandara VVIP IKN Senilai Rp4,28 Triliun MUlai Dilelang
Advertisement
Advertisement
