Advertisement
Ada Wacana Tahapan Pemilu Dipersingkat, Begini Respons KPU
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memastikan bahwa KPU masih mempertahankan skema tahapan pemilu serentak selama 25 bulan. Hal itu diungkapkan oleh Raka Sandi menanggapi adanya wacana mempersingkat tahapan pemilu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .
“Sampai saat ini usulan KPU demikian [tahapan pemilu 25 bulan],” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (14/9/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Perludem Ingatkan Pentingnya Kepastian
Raka menjelaskan bahwa pada prinsipnya persiapan dilakukan penyelenggara pemilu lebih awal. Saat ini, tambah Raka, rancangan tahapan pemilu dan pilkada 2024 masih dalam proses. Dia memastikan akan disampaikan ke publik jika telah final. “Akan dilakukan sosialisasi dan juga bimbingan teknis sesuai keperluannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Saan Mustofa mengatakan bahwa tahapan pemilu serentak 2024 yang panjang berdampak pada besarnya anggaran pelaksanaan. Oleh karena itu, proses ini perlu dipangkas.
“Untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19, perlu untuk dilakukan kajian terhadap tahapan pemilu yang bisa diperpendek waktunya. Misalnya kampanye atau tahapan lainnya,” katanya.
Saan menjelaskan bahwa secara resmi, tahapan pemilu 2024 selama 20 bulan. Akan tetapi karena beban dan kerumitannya, KPU meminta tambahan waktu. KPU mengajukan ada 5 bulan persiapan sebelum tahapan resmi. Dengan begitu, totalnya 25 bulan.
BACA JUGA : Pilpres 2024 Bisa Berlangsung Dua Ronde
Di sisi lain, tahapan ini diperkirakan memakan anggaran lebih dari Rp140 triliun. Dengan dipangkasnya waktu, harapannya bisa menghemat dana. “Nanti akan didalami dan dikaji ketika pembahasan [terkait berapa lama waktu pemotongan dan efisiensinya],” jelas Saan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Advertisement