Advertisement
Belasan ASN Penyuap Bupati Probolinggo Digelandang ke KPK

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Sebanyak 17 tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/9/2021). Mereka bakal menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari beserta suami Hasan Aminuddin.
Sebelumnya, belasan tersangka ASN diduga penyuap Bupati Tantri itu menjalani pemeriksaan di Mapolres Probolinggo, Jumat (3/9/2021). Mereka kemudian digelandang ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Advertisement
BACA JUGA : KPK Lakukan OTT di Probolinggo, Siapa yang Diamankan?
Sekira pukul 09.35 WIB, Sabtu (4/9/2021), para tersangka itu langsung turun dari bus menuju lobi gedung KPK. Petugas kepolisian turut melakukan pendampingan terhadap para tersangka.
Sebanyak 17 tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan Kepala Desa di Probolinggo telah tiba di gedung KPK.
"17 tersangka pemberi suap dalam dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di gedung merah putih KPK," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan.
Ali mengatakan, setibanya di Jakarta, mereka akan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik. Belum diketahui kapan mereka tiba di gedung KPK.
"Berikutnya setelah sampai akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik KPK. Perkembangannya akan diinformasikan," ujarnya.
Sebelumnya, dalam kasus korupsi besar-besaran dugaan jual beli jabatan di Probolinggo ini, KPK telah menahan lebih dulu lima tersangka, yakni Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya, anggota DPR RI Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin.
BACA JUGA : Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Ditangkap KPK
Kemudian Doddy Kurniawan ASN Camat Krejengan, Muhamad Ridwan ASN Camat Paiton dan Sumarto ASN Pejabat Kades Karangren.
Sementara kepada 17 tersangka itu belum ditahan. "Para tersangka lain untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Senin (30/08/2021) dini hari.
Ke-17 tersangka itu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) alias pegawai negeri Pemkab Probolinggo untuk mengisi kekosongan kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Berikut ini daftar 17 nama tersangka lain yang diminta menyerahkan diri.
Mereka adalah: Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohamad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO), Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nurul Huda (NUH), Hasan (HS), Sugito (SO), Samsuddin (SD), dan Sahir (SH).
Dalam kasus jual beli jabatan tersebut, KPK telah menetapkan 22 tersangka. 20 dari 22 tersangka itu merupakan ASN pemkab setempat. KPK sendiri melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah bupati dan mengamankan sejumlah dokumen dan uang senilai Rp 362.500.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Catat! Ini Kalender Event di Jogja Selama Juli 2025, Bantul Creative Expo, Jogja VW Festival, Jogja International Kite Festival, Tour de Merapi
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement