Bantuan Obat Covid-19, Jokowi: Saya Minta 2 Juta Paket, Itu Bukan Anggaran Besar

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo meminta penambahan jumlah paket obat-obatan yang akan diberikan kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19.

Dalam pengantar sebelum Rapat Terbatas Evaluasi PPKM darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa 600.000 paket obat-obatan, vitamin, dan suplemen yang akan diberikan dalam dua tahap kepada masyarakat masih sangat kurang.

Untuk itu, jumlahnya harus ditambah karena masyarakat membutuhkan obat-obatan tersebut agar bisa segera pulih.

BACA JUGA : Ini Obat & Vitamin Pasien Gejala Covid-19 Ringan hingga Berat Rekomendasi 5 Organisasi Profesi

“Saya minta Ibu Menteri Keuangan ini [paket-obat-obatan] disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket. 2 juta jika dikalikan Rp63.000 untuk tahap pertama dan Rp200.000 untuk tahap kedua itu bukan anggaran yang besar. Rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya [obat-obatan],” katanya dikutip dari akun Youtube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Presiden menuturkan, masyarakat sangat mengapresiasi bantuan obat-obatan tersebut, karena cukup sulit untuk mendapatkannya di apotek.

Selain itu, Presiden juga meminta seluruh bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah karena penerapan PPKM darurat tidak terlambat.

BACA JUGA : Ini Obat-Obat yang Efektif untuk Menangani Pasien Covid-19

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Bantuan Sosial Tunai jangan ada yang terlambat. Minggu ini sudah harus keluar, betul-betul ini dipercepat,” katanya.

Menurutnya, Kepala Bulog dan Menteri Sosial tidak boleh ragu-ragu dalam mempercepat penyaluran bantuan sosial tersebut. “ Prinsipnya adalah yang paling penting kita tidak mencuri dan mengambil. Prosedurnya tolong didampingi BPKP, termasuk dalam hal pemberian obat-obatan gratis,” jelasnya.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, hal itu adalah diskresi dari masing-masing kepala daerah sehingga tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Prinsip utama Bansos ini kita harapkan tidak usah menunggu dari pusat. Jadi kalau daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan segera dibantu, prinsipnya adalah tidak melakukan mark-up,” katanya.

Mendagri juga memastikan, sepanjang bansos diberikan tepat sasaran dan dilakukan dengan benar maka akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia