Advertisement
Jubir Satgas: Jangan Paksa Pekerja Sektor Swasta Non-Esensial Masuk Kantor!
Jajaran gedung perkantoran di Jakarta, Senin (24/8/2020). Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta sektor swasta non-esensial agar tidak memaksakan karyawan bekerja di kantor.
Dia meminta seluruh lapisan masyarakat diminta mematuhi peraturan PPKM Darurat demi mencapai hasil maksimal. Karyawan juga diharapkan dapat bekerja dari rumah demi mencegah penularan akibat mobilisasi pegawai kantoran.
Advertisement
"Dimohon juga bagi sektor swasta non-esensial untuk mematuhi peraturan dan tidak memaksakan pegawainya untuk bekerja dari kantor," katanya melalui kanal Youtube Setpres, Selasa (6/7/2021).
Lebih lanjut, pelaksanaan PPKM Darurat kata dia membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan Inmendagri No 15/2021.
Di sisi lain, pemerintah terus memastikan kebutuhan pasien Covid-19 tetap tersedia baik untuk pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, maupun sedang isolasi mandiri.
Baca juga: PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif, Ini Kritik ke Pemerintah
"Oleh karena itu, saya meminta masyarakat tidak khawatir akan ketersediaan obat-obatan ini," terangnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan terus memastikan pasien positif Covid-19 dapat mudah mengakses layanan kesehatan. Langkah dimaksud seperti melakukan kerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk menyediakan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien isolasi mandiri.
Adapun, 11 platform telemedicine tersebut sudah terintegrasi dengan laboratorium tes PCR. Hasilnya pasien bisa melakukan tes PCR melalui 11 platform telemedicine yang dimaksud.
Seluruh platform itu yakni Alodokter, GetWell, Good Doctor, Halodoc, KlinikGo, KlikDokter, Link Segat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ dan YesDok.
"Untuk tahap awal, fasilitas layanan ini akan tesedia untuk wilayah Jakarta," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
