Advertisement
Kejagung Desak BPK Serahkan Laporan Kerugian Negara Kasus Korupsi Dana Hibah KONI
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Ali Mukartono bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kasus korupsi dana hibah dari Kemenpora ke KONI tahun anggaran 2017, Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyerahkan laporan perhitungan kerugian negara (PKN).
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono mengemukakan, bahwa tim penyidik Kejagung masih menunggu PKN BPK dalam kasus korupsi tersebut, agar bisa menetapkan tersangka.
Advertisement
Padahal, sudah ratusan orang diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah Kemenpora ke KONI tahun anggaran 2017. Namun, belum ada satu orang pun yang ditetapkan tersangka.
Baca juga: Nasa Kirim 128 Bayi Cumi dan 5.000 Beruang Air ke Luar Angkasa
"Kita kan masih nunggu laporan kerugian negara dari BPK untuk melanjutkan kasus dana hibah KONI itu. Semoga cepat. Gak tahu nih, kok sampai sekarang BPK belum menyerahkan laporannya," tuturnya kepada Bisnis, Rabu (2/6/2021).
Sebelumnya, dari tiga perkara korupsi terkait SEA Games, dua di antaranya mendadak dihentikan tanpa alasan yang jelas.
Dua perkara korupsi tersebut adalah dugaan korupsi biaya perjalanan atlet ke Malaysia tahun anggaran 2017 dan dugaan korupsi alat peraga olahraga tahun anggaran 2017.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan, bahwa dua perkara itu sudah dihentikan sebelum dirinya menjabat sebagai direktur penyidikan.
"Iya benar, perkara korupsi alat peraga olahraga dan biaya perjalanan atlet itu sudah di SP3 ya," kata Febrie Kamis (15/10/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
BPBD Gunungkidul Mulai Salurkan Bantuan Air Bersih ke Warga
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
Advertisement
Advertisement
