Ratusan Pegawai Pemkot Semarang Dipecat karena Nekat Mudik
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Ratusan pegawai non-ASN Pemkot Semarang dipecat karena nekat mudik saat Lebaran 2021.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut ada sebanyak 500-an non-ASN yang bekerja di beberapa Dinas Pemkot Semarang yang diberhentikan.
Advertisement
Menurutnya, non-ASN yang diberhentikan ini karena ketahuan mengisi daftar hadir (presensi) online dari luar kota. Selain itu juga ada yang tidak mengisi hadir alias absen.
"Ya proses ini kan cukup panjang ya. Sebelum Lebaran sudah diingatkan oleh pemerintah pusat supaya tidak mudik baik warga maupun ASN dan non-ASN. Kemudian kami dari Pemkot Semarang juga ada surat edaran yang melarang ASN dan non-ASN untuk tidak mudik dan akan dikenakan sanksi jika melanggar," kata Hendi sapaan akrabnya, Senin (31/5/2021).
Hendi menyesalkan sikap pegawai non-ASN yang terbukti melanggar tersebut. Pasalnya, larangan mudik saat Lebaran itu sudah disosialisasikan sejak jauh hari.
"Nah ini sudah kita sampaikan berulang-ulang. Tetapi toh pelanggaran tetap terjadi. Maka konsekuensinya kita merujuk ke surat edaran," ujarnya.
Hendi menyebutkan, merujuk pada surat edaran, jika terbukti melanggar aturan akan dikenai sanksi. Jika ASN maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) dipotong. Sementara, jika non-ASN sanksinya yakni pemutusan kontrak kerja.
"Merujuk surat edaran, maka harus ada sanksi tegas yang diberikan," imbuhnya.
Hendi mengatakan non-ASN yang melanggar ini diketahui di beberapa kedinasan. Menurut Hendi, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang menjadi dinas yang pegawai non ASN-nya banyak diberhentikan.
"Hanya dinas tertentu ya yang pegawai (non-ASN) melanggar larangan mudik. Terbanyak ada di (dinas) Pekerjaan Umum," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Kasus ASN Ikut Kampanye Pilkada Ditangani Bawaslu Bantul
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
- Berani ke Italia, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Bisa Ditangkap
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
Advertisement
Advertisement