Advertisement
KSPI Khawatirkan Komersialisasi Vaksinasi Gotong Royong

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkhawatirkan adanya praktik komersialisasi pada program Vaksinasi Gotong Royong yang berpotensi merugikan kalangan pekerja atau buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa praktik komersialisasi berpotensi terjadi lantaran adanya praktik jual beli yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyedia vaksin tersebut ke Indonesia dan pelaku usaha yang ingin memberi vaksin kepada para pekerjanya.
Advertisement
“Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,” katanya, Jumat (21/5/2021).
Said menjelaskan beberapa hal yang mendasari kekhawatiran komersialisasi program Vaksinasi Gotong Royong. Pertama, adalah berkaca dari tes cepat massal (rapid test) untuk deteksi awal Covid-19 yang harganya kini mengikuti mekanisme pasar.
“Akhirnya ada semacam komersialisasi, dari yang awalnya digratiskan. Bahkan, perusahaan yang awalnya menggratiskan rapid test bagi buruh di tempat kerja masing-masing akhirnya setiap buruh harus melakukannya secara mandiri atau membayar sendiri. Tidak menutup kemungkinan program Vaksinasi Gotong Royong akan sama,” tuturnya.
Kedua, jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10 persen dari total jumlah perusahaan di Indonesia atau dengan kata lain hanya 20 persen dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia yang perusahaannya mampu membayar vaksin gotong royong tersebut.
“Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk dirinya gotong,” tegasnya.
Ketiga, menurut Said, program vaksin Gotong Royong sangat mungkin membebani kemampuan finansial perusahaan yang nantinya berimbas pada kesejahteraan buruh. Selain itu, adanya perbedaan jenis vaksin yang digunakan juga ikut menjadi pertimbangan.
Iqbal menegaskan bahwa pemerintah harus bisa memastikan keamanan, kehalalan, dan manfaat dari vaksin tersebut sama seperti vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang digunakan pada program vaksinasi pemerintah.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada praktik komersialisasi atas penetapan harga untuk vaksin program Vaksinasi Gotong Royong. Penetapan harga vaksin tersebut dibuka secara transparan dan ditentukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir untuk mencari keuntungan. Harga vaksin dibuka secara transparan dan ditentukan oleh BPKP. Di situ jelas ada harga jual yang terdiri atas harga pembelian dan harga distribusi," ujar Erick belum lama ini.
Terkait dengan adanya pelaku usaha yang keberatan dengan masalah harga, pemerintah mengatakan telah menyediakan opsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Serapan APBD Perubahan Sleman Capai 58 Persen dari Rp3,388 Triliun
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
- 100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
- Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
- Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Advertisement
Advertisement