Advertisement
AS Desak Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) meminta militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi setelah pemimpin itu digulingkan dan dijadikan tersangka pelanggaran hukum, sementara seruan untuk pembangkangan sipil menentang kudeta semakin meningkat.
Negara Asia Tenggara itu jatuh kembali ke pemerintahan militer setelah tentara menangkap para pemimpin sipil utama dalam serangkaian serangan fajar Senin (1/2/2021). Hal itu kembali mengakhiri demokrasi di negara tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Militer Myanmar Tangkap Aung San Suu Kyi
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang tidak pernah terlihat di depan umum sejak kudeta, memenangkan pemilu pada November tahun lalu.
Akan tetapi, militer beserta partai politik pendukungnya kalah dan menyatakan pemungutan suara itu curang.
Pihak NLD menyatakan, Aung San Suu Kyi yang berusia 75 tahun secara resmi didakwa dengan pelanggaran berdasarkan undang-undang impor dan ekspor Myanmar.
Dia digugat ke pengadilan dengan masa penahanan dua minggu.
Tuduhan yang tidak biasa itu berasal dari penggeledahan di rumahnya. Dia dituduh memiliki alat komunikasi ilegal berupa walkie-talkie, menurut dokumen tuntutan polisi yang bocor dan dilihat oleh wartawan.
Tuduhan yang tidak lazim berdasarkan undang-undang manajemen bencana negara juga diberikan kepada Presiden Win Myint. Dia dituduh melanggar langkah-langkah penanganan Virus Corona.
BACA JUGA : Militer Myanmar Sebut Kudeta Aung San Suu Kyi Tak Terhindarkan
Adapun, Amerika Serikat mengatakan "terganggu" dengan tuduhan itu.
"Kami menyerukan militer untuk segera membebaskan mereka semua," ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (4/2/2021). Tentara dan mobil lapis baja kembali ke jalan-jalan kota besar yang dilawan dengan aksi protes jalanan.
Dokter dan staf medis di beberapa rumah sakit di seluruh negeri mengenakan pita merah dan meninggalkan semua pekerjaan non-darurat untuk memprotes kudeta.
"Tujuan utama kami adalah hanya menerima pemerintah yang kami pilih," kata Aung San Min, kepala rumah sakit dengan 100 tempat tidur di distrik Gangaw.
Beberapa tim medis memposting gambar di media sosial sambil mengenakan pita merah. Mereka memberikan penghormatan tiga jari, gerakan protes yang digunakan oleh aktivis demokrasi di negara tetangga Thailand. Sedangkan, yang lain memilih untuk mengabaikan pekerjaan sama sekali.
"Protes saya dimulai hari ini dengan tidak pergi ke rumah sakit ... Saya tidak punya keinginan untuk bekerja di bawah kediktatoran militer," kata Nor Nor Wint Wah, seorang dokter di Mandalay.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement