Militer Myanmar Sebut Kudeta Aung San Suu Kyi Tak Terhindarkan

Harianjogja.com, JAKARTA - Kudeta militer atas pemerintah Aung San Suu Kyi di Myanmar merupakan sebuah tindakan yang "tak terhindarkan", kata panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar yang kuat secara mengejutkan menahan Aung San Suu Kyi dan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya dalam penggerebekan sebelum fajar Senin lalu. Kudeta itu dilakukan  menjelang dimulainya kembali sidang parlemen yang telah dijadwalkan.

BACA JUGA : Militer Myanmar Tangkap Aung San Suu Kyi

Dengan demikian Jenderal Min Aung Hlaing diberi "kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif", yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan militer setelah 10 tahun percobaan dengan demokrasi.

Dalam komentar publik pertamanya sejak kudeta, jenderal itu mengatakan pengambilalihan militer itu "sejalan dengan hukum" setelah pemerintah gagal menanggapi keluhannya atas kecurangan pemilu.

"Setelah banyak permintaan, cara ini tak terhindarkan bagi negara dan itulah mengapa kami harus memilihnya," katanya dalam rapat kabinet pertama, menurut pidato yang diposting di halaman Facebook resmi militer seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (3/2/2021).

BACA JUGA : Ini Sikap Indonesia atas Kudeta Militer di Myanmar

Di Washington, Departemen Luar Negeri menilai bahwa "Aung San Suu Kyi, pemimpin partai yang berkuasa (Myanmar), dan Win Myint, kepala pemerintahan yang terpilih, digulingkan dalam sebuah kudeta militer."

Dengan tindakan itu, berarti AS tidak dapat lagi membantu pemerintah Myanmar karena militer berada di bawah sanksi AS akibat serangan brutalnya terhadap etnis Rohingya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden  juga meminta militer di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil. Dia mengatakan, Amerika Serikat "memperhatikan mereka yang berdiri bersama rakyat Burma di saat yang sulit ini.

BACA JUGA : Militer Myanmar Tangkap Aung San Suu Kyi

"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan pemerintahan berdasar hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia