Program Vokasi 2026 Dibuka, 50 Ribu Korban PHK Jadi Prioritas
Pemerintah membuka program vokasi 2026 bagi 50 ribu korban PHK dan 220 ribu lulusan SMA-SMK dengan anggaran Rp6,26 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma\'ruf Amin mengumumkan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020). /Ist-Tangkapan layar YouTube Sekretariat Kabinet
Harianjogja.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan membuat heran berbagai pihak. Sebab, Budi Gunadi adalah lulusan jurusan nuklir dan bukan kesehatan.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengeluarkan unek-uneknya saat bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang tidak memiliki latar belakang kedokteran itu. Ia juga sempat mengkritik strategi Budi untuk mengatasi ketersediaan tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19.
Keduanya bertemu dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021). Perdana bertemu secara langsung, membuat Ribka mengawali pembicaraan terkait latar belakang Budi.
Baca juga: Tim SAR AL Kumpulkan 4 Kantong Puing hingga Pakaian Korban Sriwijaya Air SJ182
"Saya pengin tahu politik kesehatan ke depannya apa atau pengin jadi menteri kesehatan ini Jokowi hanya untuk selama menangani vaksin aja, tidak kan," kata Ribka dikutip melalui YouTube DPR RI, Selasa.
Ribka mengutarakan kebingungannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memilih menteri kesehatan tanpa memiliki latar belakang kesehatan. Pasalnya, Budi merupakan mantan Wakil Menteri BUMN dan lulusan jurusan Fisika Nuklir di Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Mangkanya saya agak heran menteri kesehatan bukan dari dokter padahal saya pikir-pikir kalau secara eselon sudah banyak juga," ujarnya.
"Tiba-tiba yang latar belakang ahli nuklir, apa ini mau dibom semua ini Covidnya? Cara penanganannya? Latar belakangnya ekonomi terus tadi pernah jadi wamen BUMN, masalah dagang-dagang," seloroh Ribka mengundang tawa audiens.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga sempat menyinggung soal strategi Budi untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan Covid-19. Sebelumnya, Budi memaparkan bahwa siswa yang baru lulus tidak perlu mengambil sertifikat tanda registrasi agar bisa langsung bekerja menjadi nakes Covid-19. Dengan begitu, menurutnya bisa mengurangi tekanan nakes-nakes yang sudah kelelahan.
Baca juga: Hari Pertama PPKM, Puluhan Relawan Dikerahkan untuk Penyemprotan Disinfektan
Namun, menurut Ribka permasalahan utamanya adalah bukan perihal surat tanda registrasi (STR) namun birokrasi untuk para dokter. Kata dia, ada 5 ribu lulusan kedokteran yang belum juga mendapatkan pekerjaan.
"Sebetulnya bukan bednya yang kurang, [tapi] SDM. Kita bisa bukakan ruang isolasi tapi mesti narik dulu perawat darimana terus direktur RSCM juga [mengatakan hal yang] sama, tarik perawatnya pada tumbang. Terus untuk apa itu 5.000 dokter itu lagi nunggu UKDI, internship," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Pemerintah membuka program vokasi 2026 bagi 50 ribu korban PHK dan 220 ribu lulusan SMA-SMK dengan anggaran Rp6,26 triliun.
Portugal wajib menang saat lawan Uzbekistan di Piala Dunia 2026. Simak prediksi skor dan susunan pemain lengkap.
Pentas Karya SD Negeri Model Sleman 2026 tampilkan kreativitas 420 siswa dari tari hingga robotik, disambut apresiasi Kadisdik Sleman.
Studi terbaru ungkap Instagram berpotensi mengganggu cara otak mengenali wajah dan membentuk identitas diri di dunia digital.
Pemkab Klaten siapkan program seragam gratis untuk siswa SD dan SMP negeri mulai 2027 guna meringankan biaya pendidikan masyarakat.
Samsung resmi menyediakan ChatGPT Enterprise dan Codex untuk karyawan global sebagai bagian dari strategi transformasi AI perusahaan.