Erick Thohir: Bio Farma Dapat Sertifikat BPOM untuk Produksi 100 Juta Vaksin

Kemasan vaksin Covid-19 diperlihatkan di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1). - JIBI/Bisnis.com/Rachman
07 Januari 2021 21:17 WIB Wisnu Wage Pamungkas News Share :

Harianjogja.com, BANDUNG—Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Bio Farma siap memproduksi vaksin Covid-19 karena telah mengantongi sertifikat BPOM.

Erick menyatakan kapasitas produksi vaksin yang bisa dilakukan Bio Farma bisa mencapai 250 juta dosis. Semua izin masih berproses dari BPOM sekaligus menunggu bahan baku vaksin Covid-19 yang dijadwalkan datang bulan ini.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi kantor Bio Farma, di Kota Bandung, Kamis (7/1/2021). Selain mengecek kesiapan infrastruktur, kunjungan itu dalam rangka memastikan semua tugas distribusi dan produksi sudah sesuai dengan standar yang kita mau sejak awal.

“Saya sudah pastikan sesuai arahan di awal, saya ingin Bio Farma mempersiapkan kapasitas produksi alhamdulilah 250 juta sudah siap, 100 juta sudah ada setifikat dari BPOM untuk bisa memproduksi. Insyaallah, untuk yang 150 juta, kita masih perlu izin lagi dari BPOM, insya allah BPOM mendukung supaya kapasitasnya 250 juta,” kata dia di Bandung, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa pemberian vaksin di tahap awal pada Januari ini bisa terealisasi 5,8 juta dosis. Februari itu 10,4 juta dosis dan Maret 13,3 juta dosis vaksin secara gratis.

Erick kembali memastikan vaksin tersebut bisa segera diproduksi setelah bahan baku vaksin datang di minggu kedua Januari 2021. Ia memastikan semua proses akan melalui standar dunia yang diatur WHO.

“Mudah mudhan vaksinasi berjalan dengan baik, kami kementerian BUMN dan Bio Farma menjalankan tugas sebaik baiknya. Agar rakyat bisa divaksinasi dengan baik. Kami memastikan proses izin dari BPOM emergency use athorization [EUA] dapat keluar,” katanya.

“Jangan ada pemikiran sekan-akan kita tidak mengikuti standar dunia. Saya tekankan sejak awal, vaksin yang dilakukan pemerintah adalah yang sudah ada di list WHO dan sudah melalui uji klinis,” terang dia.

Disinggung mengenai kehalalan vaksin, menurutnya hal itu akan diproses oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Kami tidak akan mengklaim, itu bukan tupoksi dari kami. Kami melakukan pembicaraan dengan MUI,” kata dia.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia