Advertisement
Pemerintah Bisa Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Caranya..
![Pemerintah Bisa Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Caranya..](https://img.harianjogja.com/posts/2020/12/15/1058102/vaksin8sah.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Vaksin Covid-19 yang segera beredar di tengah masyarakat diyakini tidak sepenuhnya gratis. Padahal beberapa negara bahkan tetangga seperti Singapura membebaskan biaya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa sebenarnya anggaran untuk vaksinasi gratis bisa dicari. Caranya dengan realokasi dari pengeluaran lain seperti belanja infrastruktur.
Advertisement
“Karena yang urgent adalah penanganan pandemi dalam jangka pendek-menengah. Ini bisa dilakukan dengan jalan APBN perubahan pada awal tahun 2021,” katanya saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).
BACA JUGA : Persiapan Vaksinasi Covid-19, Petugas Vaksin Puskemas
Bhima menjelaskan bahwa idealnya vaksin gratis, apalagi dalam konteks bencana nasional. Jika berbayar, dikhawatirkan menciptakan ketimpangan.
Alasannya, kelas menengah ke atas bisa mengakses vaksin yang komersil. Sementara kelas bawah menunggu bantuan vaksin pemerintah. Itulah kenapa vaksin dalam hal ini untuk Covid-19 harus gratis.
“Tentu jika vaksin komersil, aksesnya jauh lebih mudah dan prosedur tidak lama seperti vaksin pemerintah [yang gratis],” jelasnya.
Di sisi lain dalam pembagiannya nanti, Bhima meminta pengawasannya jangan terjadi monopoli distributor. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) harus melakukan deteksi dini.
BACA JUGA : RS UII Buka Pendaftaran Vaksinasi Covid-19, Segini Harganya
“Kemudian soal fokus pada kelompok rentan diutamakan seperti masyarakat lansia dan memiliki penyakit bawaan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Berikut Sejumlah Momen Spesial Saat Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182749/bus-sekolah.jpg)
Bukan September, Bus Sekolah di Bantul Dipastikan Mengaspal Mulai 17 Agustus 2024
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
- Pemkab Kulonprogo Komitmen Dukung Pembentukan Kawasan Geopark Jogja
- Tito Karnavian Optimistis Indonesia Jadi Negara dengan Ekonomia Dominan di Dunia
- Penumpang Kereta Cepat Whoosh Terus Meningkat, Jumlah Perjalanan Bakal Ditambah Jadi 62 Perjalanan
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Penuhi Panggilan KPK
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
Advertisement
Advertisement