Advertisement
Pemerintah Mulai Susun RUU Jaminan Benda Bergerak
Gedung kemenkumham - setkab.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Saat ini, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Benda Bergerak. RUU itu sangat penting sebagai salah satu amunisi untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.
Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Santun Maspari Siregar berharap RUU Jaminan Benda Bergerak bisa lebih cepat diselesaikan.Apalagi RUU ini sudah diusulkan oleh pemerintah dan masuk di dalam long list prolegnas RUU Tahun 2020 sampai dengan 2024.
"Kalau sudah masuk dalam long list prolegnas kita harus lebih konsen terhadap rumusan pasal - pasal," kata Santun sebagaimana dikutip Bisnis dari laman resmi Ditjen AHU, (4/12/2020)
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Baca juga: Survei Kemenhub: Libur Akhir Tahun Ini Bakal Sepi Pemudik
Santun meminta jajarannya supaya segera mengidentifikasi judul, narasi, pasal demi pasal, supaya mudah diklasifikasikan apakah itu merupakan perubahan atau pencabutan atas jaminan fidusia atau diubah dengan jaminan benda bergerak.
"Harus memahami substansi apakah ini perubahan atau pencabutan, tapi tentunya setelah kita lakukan identifikasi mulai dari judul, narasi, pasal demi pasal," ujarnya.
Sementara itu Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia Iwan Supriadi, mengatakan adanya perluasan cakupan dari sekedar Jaminan Fidusia dan juga mengatur keseluruhan Jaminan Benda Bergerak.
Naskah Akademik RUUJBB yang sedang disusun akan mengintegrasikan pengaturan serta regulasi seluruh penjaminan benda bergerak, sehingga memungkinkan untuk dapat memaksimalkan nilai benda yang menjadi objek, sekaligus menjamin proses eksekusi oleh kreditur.
Baca juga: Pasien Covid-19 Tetap Bisa Nyoblos, Kalau Pasien Kritis Bagaimana? Begini Kata KPU
Advertisement
Iwan juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini Direktorat Jenderal AHU akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan International Finance Corporation (IFC) terkait kemudahan berusaha. Besar kemungkinan IFC akan memfasilitas pemerintah supaya melakukan branchmarking ke negara - negara yang memang sudah melakukan praktek terbaik dibidang jaminan khususnya jaminan benda bergerak.
"Kita bisa lebih optimis dan peringkat kemudahan berusaha di sektor getting credit dapat memenuhi target pemerintah masuk ke 40 besar," tukasnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sport Tourism di Kabupaten Magelang Masuk Unggulan Jawa Tengah
Jelajah Kuliner: Cara Clorot Purworejo Merawat Tradisi Bersama Teknologi
BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
Pemerintah Mulai Bahas Upah Minimum 2023
Advertisement
KPK Segera Panggil Ulang Lukas Enembe
Bjorka Muncul Lagi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Korbannya
Sopir Ngantuk, Mobil Panther di Karanganyar Masuk Selokan
Tahun Ini, 1,2 Juta Wisatawan Kunjungi Candi Borobudur
Febri Diansyah Dampingi Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri Besok
Advertisement
Sembunyikan Mayat Selama 4 Tahun, Uang Pensiunnya Diambil
Menhub: Kalau Motor Listrik Rp16 Juta, Masyarakat Tertarik
Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
Wings Food Angkat Bicara soal Temuan Pestisida di Mie Sedaap
Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
Advertisement
Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
Berita Pilihan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
Advertisement
Pembangunan Tol Jogja-YIA Didahulukan untuk Mengakomodasi Wisatawan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PBB Tak Akui Klaim Kemenangan Rusia Atas Referendum di 4 Wilayah Ukraina
- Jembatan Ganefo Demak Rampung Dibangun, Oktober Operasional Penuh
- Dilaporkan ke Bawaslu, Anies Baswedan: Memang Ada?
- Jokowi Bakal Sebar Bansos Lagi, kalau....
- Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Divonis Penjara 6 Tahun
- Ada Eks Jubir KPK, Ini Rekam Jejak 4 Penasihat Hukum Ferdy Sambo-Putri Candrawathi
- Aqua Klaten Diganjar Penghargaan Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas
Advertisement
Advertisement
