Advertisement
Wapres Ma'ruf Ungkap Peran MUI Dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Hal ini dikatakan Ma'ruf saat melakukan dialog dengan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa Brotoasmoro dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/10/2020).
Advertisement
"Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin, termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT [Republik Rakyat Tiongkok]. Kemudian juga terus mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi," ujar Ma'ruf.
Terkait kehalalan vaksin Covid-19, Ketua MUI non aktif itu menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal.
Sertifikat halal kata Ma'ruf, harus dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia.
"Apabila itu halal, itu kan tidak menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yg memiliki otoritas, dalam hal ini MUI," ucap dia.
Meski demikian, Ma'ruf mengatakan jika vaksin diproses dalam keadaan darurat diperbolehkan belum memiliki sertifikat halal.
"Tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa iya ini boleh digunakan karena keadaannya darurat, tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh MUI," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Kuasa Hukum Mbah Tupon Kumpulkan Bukti Sidang Pidana Kasus Dugaan Mafia Tanah
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Advertisement